Prihatin Situasi di Gaza-Lebanon, Pemimpin G20 Dorong Gencatan Senjata


Para pemimpin G20 mengungkapkan kekhawatiran mengenai situasi di Jalur Gaza dan meningkatnya ketegangan di Lebanon, serta menyerukan gencatan senjata, yang disampaikan dalam naskah deklarasi KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil.

Para pemimpin Kelompok 20 Ekonomi Besar Dunia (G20) juga menekankan perlunya memperluas aliran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza dan Lebanon.

“Dengan kekhawatiran mendalam mengenai situasi bencana kemanusiaan di Jalur Gaza dan eskalasi di Lebanon, kami mendesak perluasan aliran bantuan kemanusiaan dan untuk memperkuat perlindungan bagi warga sipil dan menuntut pencabutan semua hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Kami menyoroti penderitaan manusia dan dampak negatif perang,” demikian bunyi dokumen deklarasi KTT G20 tersebut.

“Kami bersatu dalam mendukung gencatan senjata menyeluruh di Gaza sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2735 dan di Lebanon yang memungkinkan warga kembali dengan selamat ke rumah mereka di kedua sisi Garis Biru,” lanjut isi dokumen itu.

Percepat Reformasi Sistem Keuangan Internasional

Sebelumnya, para pemimpin G20 juga sepakat untuk mempercepat reformasi sistem keuangan internasional sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, penanggulangan perubahan iklim, dan upaya memberantas kemiskinan.

“Kami akan mempercepat reformasi arsitektur keuangan internasional sehingga dapat menghadapi tantangan mendesak dalam pembangunan yang berkelanjutan, perubahan iklim, dan upaya memberantas kemiskinan,” kata para pemimpin G20 dalam deklarasi akhir KTT tersebut, Selasa (19/11/2024).

“Kami mendukung pembangunan platform negara secara sukarela sebagai salah satu instrumen yang memungkinkan untuk meningkatkan keuangan yang berkelanjutan di pasar dan ekonomi negara berkembang,” kata mereka dalam deklarasi tersebut.

Para pemimpin G20 yang.menghadiri KTT di Rio de Janeiro itu juga mencatat bahwa platform keuangan yang dipimpin oleh suatu negara, fleksibel, dan disesuaikan dengan baik terhadap keadaan nasional ‘berfungsi sebagai instrumen yang efisien untuk memobilisasi modal publik dan swasta guna membiayai proyek dan program di negara-negara berkembang’.