Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf merespon positif wacana pemisahan Pemilu dan Pilkada yang digelar secara serentak ini pada masa yang akan datang. Ketidakefektifan Penjabat Sementara (PJ) memimpin daerah menjadi faktor wacana ini menguat.
“Kita melihat juga bahwa, maaf, terlalu banyak daerah yang diisi PJ kan. PJ itu dalam konteks sebetulnya oke, baik, tetapi ketika yang diturunkan dari pusat begitu banyak. Di Kemendagri saja hampir semua eselon 1-2 itu sudah hijrah ke daerah,” ujar Dede saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2023).
Menurutnya, keberadaan PJ juga memiliki banyak kepentingan serta kewalahan saat memimpin daerah. “Di satu sisi tiba-tiba mereka harus mengurus permasalah di daerah, tapi juga harus mengurus permasalah di pusat,” kata dede.
Berkaca dari situ, Dede menilai perlu adanya evaluasi terkait keserentakan Pemilu dan Pilkada di tahun yang akan datang.
Sebelumnya KPU RI menyebut evaluasi gelaran Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama menjadi hal penting untuk didiskusikan.
Hal itu disampaikan Anggota KPU RI, Idham Holik saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
“Apalagi saat ini sudah mulai diwacanakan di ruang-ruang publik sepertinya penting untuk kita mengevaluasi mengenai tahun pelaksanaan pilkada serentak ini,” kata Idham.
“Apakah harus tetap dipertahankan tahunnya sama dengan tahun penyelenggaran pemilu atau memang diubah,” sambungnya.
Idham menjelaskan, terdapag kabar terkait pemilih di pilkada serentak pasca selesai pemilu ini mengalami kondisi political fatigue. Dengan begitu, menurutnya situasi seperti itu berpotensi adanya penurunan partisipasi pemilih di pilkada 2024.