Wacana pemerintah ingin menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen telah membuat resah publik, penolakan pun mengalir deras. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta publik tak terlalu reaktif sebab PPN 12 persen baru sebatas wacana dan masih dalam kajian mendalam. Ia mengatakan, DPR akan terus memantau perkembangannya.
“Ya, kami memang mengikuti bahwa apa yang sudah diputuskan melalui UU Tahun 2022 dan pada saat ini sudah berjalan, sedang dikaji apakah kemudian situasi yang ada sekarang itu dapat dijalankan. Walaupun undang-undangnya mengatakan di Januari 2025 harus ada kenaikan,” kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Semua pihak diminta untuk menunggu dahulu kepastian kebijakan dari pemerintah. DPR, kata Dasco, juga terus melakukan komunikasi dengan pemerintah agar kebijakan tetap prorakyat.
“Nah, sehingga semua pihak tolong bersabar. Kami sedang mengkaji dan akan berkomunikasi terus dengan pemerintah yang tentunya komunikasi-komunikasi dan kajian-kajian ini tentunya untuk kebaikan rakyat,” ujar Dasco.
Diketahui, pemerintah tengah berupaya derasnya penolakan terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. ‘Peluru’ bantuan sosial (bansos) subsidi listrik bagi masyarkat kelas menengah ke bawah pun ditembakkan.
Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terlebih dulu memberikan bansos berupa subsidi tarif listrik ke masyarakat kelas menengah sebelum pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Luhut menjelaskan alasan pemerintah memberikan bansos bukan berupa uang tunai, lantaran khawatir akan disalahgunakan oleh masyarakat tidak mampu. “Nanti akan diberikan bantuan berupa (subsidi) listrik. Karena kalau diberikan (uang tunai) ke rakyat takut dijudikan (dibuat judi) lagi,” kata dia di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).
Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah menghitung jumlah penerima bansos. Rencananya, masyarakat yang menerima pembebasan tarif listrik itu ialah kelompok pelanggan listrik PLN sebesar 1.200 watt sampai 1.300 watt.
Luhut menyebut, bansos subsidi listrik ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meringankan beban masyarakat kelas menengah yang tengah terhimpit di tengah tantangan ekonomi.
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen berpotensi mundur dari 1 Januari 2025. Dikarenakan pemerintah akan mengguyur bansos tersebut terlebih dahulu. “Intinya itu Presiden Prabowo tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi, bagaimana kita berupa mengurangi beban itu,” ucap Luhut.