Pemerintahan Perdana Menteri Prancis Michel Barnier telah digulingkan lewat mosi tidak percaya di Majelis Nasional. Peristiwa ini memperdalam krisis politik dan menimbulkan pertanyaan tentang anggaran negara untuk tahun depan.
Sebanyak 331 legislator di majelis rendah parlemen Prancis yang beranggotakan 577 orang pada Rabu (4/12/2024), memberikan suara untuk menyingkirkan pemerintahan minoritas sentris pimpinan Perdana Menteri Barnier yang berusia 73 tahun. Perdana Menteri Prancis Barnier diharapkan segera mengajukan pengunduran dirinya dan pemerintahannya kepada Presiden Emmanuel Macron.
Tidak pernah pemerintah Prancis kehilangan mosi tidak percaya sejak Georges Pompidou pada 1962. Kali ini, Macron telah mengantar krisis baru dengan mengadakan pemilihan umum cepat pada Juni yang menghasilkan parlemen terpolarisasi.
Barnier, mantan negosiator Brexit Uni Eropa, ditunjuk secara pribadi oleh Presiden Emmanuel Macron sebagai perdana menteri pada bulan September setelah pemilihan cepat pada bulan Juli menghasilkan parlemen yang tidak memiliki suara mayoritas. Istana kepresidenan Elysee mengatakan, Presiden Prancis akan menyampaikan pidato kepada rakyat segera.
Prancis sekarang berisiko mengakhiri tahun tanpa pemerintahan yang stabil atau anggaran 2025, meskipun konstitusi mengizinkan langkah-langkah khusus yang akan mencegah penutupan pemerintah gaya AS.
Kekacauan politik Prancis akan semakin melemahkan Uni Eropa yang sudah terhuyung-huyung akibat runtuhnya pemerintahan koalisi Jerman, beberapa minggu sebelum Presiden terpilih AS Donald Trump kembali ke Gedung Putih.
Kaum kiri dan kanan menghukum Barnier karena memilih menggunakan kewenangan konstitusional khusus untuk memaksakan sebagian anggaran tidak populer, berupaya menghemat 60 miliar euro dalam upaya mengecilkan defisit, melalui parlemen tanpa pemungutan suara akhir.
Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen mengatakan bahwa runtuhnya pemerintahan adalah “satu-satunya cara yang diberikan konstitusi kepada kita untuk melindungi Prancis dari anggaran yang berbahaya, tidak adil, dan menghukum”.
Tak Ada Jalan Politik yang Mudah
Prancis kini menghadapi periode ketidakpastian politik mendalam yang sudah membuat investor di obligasi dan saham negara Prancis gelisah. Awal minggu ini, biaya pinjaman Prancis sempat melampaui Yunani, yang secara umum dianggap jauh lebih berisiko.
Tiga sumber mengutip Reuters bahwa Macron bermaksud segera melantik perdana menteri baru. Salah satu sumber menyebut, Ia ingin menunjuk seorang perdana menteri sebelum upacara pembukaan kembali Katedral Notre-Dame pada Sabtu (7/12/2024). Presiden terpilih AS Donald Trump akan hadir.
Setiap perdana menteri baru akan menghadapi tantangan yang sama seperti Barnier dalam mendapatkan rancangan undang-undang, termasuk anggaran 2025. Tidak boleh ada pemilihan parlemen baru sebelum bulan Juli.
Macron juga dapat meminta Barnier dan para menterinya untuk tetap menjabat sebagai pejabat sementara ia mencari waktu untuk mengidentifikasi seorang perdana menteri yang mampu menarik dukungan lintas partai yang cukup untuk meloloskan undang-undang.
Pemerintah sementara dapat mengusulkan undang-undang darurat untuk menggulirkan ketentuan pajak dan pengeluaran dalam anggaran 2024 ke tahun depan atau menggunakan kewenangan khusus untuk meloloskan rancangan anggaran 2025 melalui dekrit – meskipun para ahli hukum mengatakan ini adalah wilayah abu-abu hukum dan biaya politiknya akan sangat besar.
Prancis memiliki defisit publik yang mencapai sekitar 6,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan Barnier ingin menurunkan defisit tersebut sesuai dengan aturan Uni Eropa, yang mengharuskan negara-negara memiliki rasio defisit anggaran sebesar 3 persen.