Mantan Ketua Mahkamah Agung Jimly Asshidiqie mendukung langkah tim pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang akan menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Bahkan dirinya meyakini MK akan menerima gugatan tersebut.
Jimly menekankan, gugatan ke MK bukan soal kalah atau menang, tapi juga sebagai wadah menunjukkan kepada publik bahwa ada ketidakberesan dalam penyelenggaraan pilkada.
“Supaya jangan terulang lagi di masa depan. KPU-Bawaslu ini tidak beres kerjanya. Jadi ada gunanya juga (gugat ke MK). Jadi ini bukan sekadar menang-kalah. Ini soal memperbaiki praktik penyelenggaraan pemilu di masa depan,” kata Jimly, Jumat (6/12/2024).
Hal senada juga diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti yang menyebut adanya kecurangan sejak Pilpres 2024, ditambah lagi pada Pilkada Jakarta 2024 muncul dugaan pencoblosan surat suara di TPS Pinang Ranti, Jakarta Timur.
“Ini adalah praktik dari penyalahgunaan kekuasaan. Karena para petugas itu pasti ada instruksinya, enggak mungkin dia inisiatif sendiri,” ujarnya.
Dirinya meyakini setiap pelaku kecurangan ada yang mengorkestrasi atau memerintahkan, dan itu terjadi di setiap gelaran pilkada.
“Penyalahgunaan, tapi juga biasanya dikuasai dengan politik uang,” tambahnya.
Sebelumnya Ketua KPPS di Pinang Ranti, Jaktim diduga mencoblos belasan surat suara untuk pasangan Pramono-Rano Karno dengan alasan agar partisipasi pemilih meningkat.
Hal ini dibenarkan oleh Komisioner KPU Jaktim Rio Verieza atas adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jaktim, Rabu (27/11/2024).
“Jadi, terkait kejadian itu memang benar. Kemarin itu, yang tadi malam itu, sudah kita periksa. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), plus petugas ketertiban di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Setelah kami periksa, memang yang bersangkutan mengakui,” katanya, Kamis (28/11/2024).
KPU Jaktim juga telah menindak dua orang petugas yang melakukan pelanggaran dan berbuat curang itu dengan memberhentikan tetap Ketua KPPS berinisial RH dan petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) berinisial KN.