Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggelar rangkaian debat Pilpres 2024. Debat keempat Pilpres 2024 atau debat terakhir cawapres ini akan digelar pada Minggu, 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta.
Debat keempat ini akan mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa
Khusus untuk tema lingkungan hidup, Koordinator Climate Rangers Jakarta, Ginanjar Ariyasuta, meminta para paslon agar dapat menebus dosa, dengan memberikan paparan yang jelas terkait isu lingkungan.
“Kami sadar bahwa masing-masing paslon punya dosa terkait isu lingkungan,” ujar Ginanjar, dikutip Sabtu (20/1/2024).
“Kami punya hak menuntut untuk memperoleh kebijakan iklim dan energi yang berpihak dan melindungi kami dari fenomena yang akan dan sudah terjadi,” kata Ginanjar melanjutkan.
Lantas, apa saja catatan-catatan dosa diperbuat para Capres sehingga para aktivis lingkungan menuntut kesalahan tersebut diperbaiki?
“Kami sadar bahwa polusi Jakarta yang kerap kembali dan bertambah buruk, peningkatan deforestasi besar-besaran untuk proyek ‘ketahanan pangan’ yang berujung mangkrak, serta tambang di Wadas dan Rembang merupakan puncak gunung es,” kata Ginanjar.
1. Anies Baswedan – Polusi Udara Jakarta
Ginanjar merasa ada catatan buruk Anies dalam menangani masalah polusi udara di Jakarta. Kritik soal ini, juga sempat disampaikan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam debat capres ronde pertama, Selasa (12/12/2023).
Dalam momentum tersebut, Prabowo mempertanyakan tentang anggaran sebesar Rp80 triliun yang dimiliki Jakarta, nyatanya belum mampu mengatasi pencemaran udara.
Berdasarkan catatan redaksi, Anies pun pernah menjadi salah satu pihak tergugat dalam urusan pencemaran udara. Anies ketika itu, dinyatakan bersalah atas kelalaian lingkungan dalam gugatan perdata, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2021).
Gugatan ini diajukan 32 orang penggugat dari Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota).
Sementara berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, penyebab utama polusi udara di ibu kota berasal dari kendaraan bermotor. Data itu disampaikan dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara, Jakarta Senin (14/8/2023)
Sepeda motor merupakan menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibanding mobil pribadi bensin, mobil pribadi solar, mobil penumpang, dan bus. Dengan populasi mencapai 78% dari total kendaraan bermotor di DKI Jakarta sebanyak 24,5 juta kendaraan, dengan pertumbuhan 1.046.837 sepeda motor per tahun.
Laporan itu juga menepis kabar bahwa dugaan polusi udara disebabkan oleh PLTU di Suralaya yang berdiri di Cilegon, Provinsi Banten.
Sebab pergerakan angin yang sempat diklaim Anies mengarah ke Jakarta adalah tidak tepat. Sebab hasil analisis pemantauan tahun 2019 menunjukkan, bahwa pergerakan pencemaran ke Selat Sunda bukan ke Jakarta.
2. Prabowo Subianto – Food Estate
Kritikan terhadap paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto diarahkan terkait mega proyek lumbung pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah.
Di Kalimantan Tengah, pemerintah menyulap lahan seluas 165.000 hektare yang terdiri dari hutan lindung dan lahan gambut menjadi lahan pertanian yang ditanami padi dan singkong. Namun 2 tahun sejak proyek ini dimulai pada 2020, kondisi proyek food estate sekarang justru tampak menyedihkan.
Temuan Greenpeace di lapangan menunjukkan, hamparan lahan yang terbengkalai serta tanaman singkong yang jauh dari kata subur.
Kegagalan ini terlihat salah satunya di daerah Gunung Mas, di mana 600 hektare hutan hujan telah dibabat habis untuk ditanami singkong.
3. Ganjar Pranowo – Wadas dan Kendeng
Sedangkan untuk calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, aktivis lingkungan menyoroti soal kasus Wadas dan Kendeng.
Berdasarkan catatan redaksi, polemik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, sudah terjadi sejak Mei 2014. Ketika itu, warga Kendeng memprotes penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kendeng, karena khawatir merusak ekosistem pegunungan karst dan berdampak pada mata pencaharian mereka.
Pada 2015, putusan MA membatalkan izin pembangunan pabrik tersebut. Ganjar merespons dengan menerbitkan izin baru. Pada akhir 2016, KLHK meminta pembagunan ditunda. Dua bulan berselang, Ganjar menerbitkan izin baru dengan dalih kajian lingkungan sudah sesuai.
Keputusan itu memicu protes warga setempat hingga pemerintah memutuskan moratorium. Meski begitu, penambangan semen hingga kini masih berlangsung di Kendeng. Warga terdampak mengeluhkan kerap gagal panen lantaran kerap kebanjiran akibat tambang.
Konflik lainnya ialah terkait penolakan warga terhadap penambangan batu andesit dan pembangangunan Bendungan Bener di Wadas, Kabupaten Purworejo.
Konflik itu mengemuka pada awal 2022 setelah tindakan represif aparat terhadap warga di Wadas terekam dalam sebuah video yang beredar luas.
Hingga saat ini, protes atas konflik itu masih terus berlangsung. Pada Juli 2023, sejumlah warga Wadas bahkan menyambangi rumah relawan Ganjar di Jakarta Pusat untuk berunjuk rasa.
“Gubernur yang menelantarkan warganya, menempatkan warga Jateng pada situasi bencana alam yang kian membesar, dan masyarakat terdampaknya tentu masih ada hingga hari ini, ini sulit untuk dilupakan jika hanya dengan opini,” ujar Direktur IPO, Dedi Kurnia Syah, saat dihubungi Inilah.com, Minggu (20/8/2023).