Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (Hisminu) mengkritisi Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 yang disusun oleh Bappenas, Kemendikbudristek, dan Kemenag. Ketua Umum Hisminu, KH Arifin Junaidi, menilai bahwa dokumen strategis tersebut perlu ditinjau ulang agar selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Peta Jalan Pendidikan Indonesia diterbitkan di masa akhir pemerintahan Jokowi. Pemerintah baru harus memastikan kesesuaian dengan visi saat ini,” ujar KH Arifin Junaidi dalam diskusi terpumpun bertema Mereview Dasar dan Arah Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2025-2045 di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah, Jakarta Selatan.
Dualisme Tata Kelola Pendidikan
Dalam forum ini, Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, Ketua Pembina Hisminu, menyoroti dualisme tata kelola antara sekolah dan madrasah, yang menurutnya merupakan warisan era kolonial. Dualisme ini, ujar Said Aqil, memperparah ketimpangan pendidikan, terutama bagi madrasah dan guru-gurunya.
“Tata kelola pendidikan seharusnya satu pintu. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Benang kusut ini perlu diurai dengan asas kebersamaan dan kesetaraan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Drs. Unang Rahmat dari Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Ia menekankan pentingnya mewujudkan tema besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni Pendidikan Berkualitas untuk Semua.
“Kami mendukung tata kelola pendidikan satu pintu yang berkeadilan,” ungkap Unang Rahmat.
Kesenjangan Akses dan Kualitas Pendidikan
KH Arifin Junaidi juga menyoroti minimnya perhatian negara terhadap sekolah dan madrasah swasta, yang menurutnya memperbesar kesenjangan akses pendidikan di tingkat masyarakat bawah.
“Perhatian terhadap lembaga pendidikan berbasis masyarakat masih sangat rendah. Ini menciptakan jurang besar dalam layanan pendidikan di tingkat akar rumput,” katanya.
Donny Koesoema, praktisi pendidikan, menambahkan bahwa sejak 2020, Peta Jalan Pendidikan Indonesia telah menghadapi kritik karena minimnya partisipasi publik. “Peta ini sempat hilang dari peredaran akibat penolakan luas,” ujarnya.
Rekomendasi Hisminu
Diskusi terpumpun ini menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pendidikan. Hisminu mendesak pemerintah untuk:
- Meninjau kembali Peta Jalan Pendidikan Indonesia agar selaras dengan RUU Sisdiknas yang akan masuk Prolegnas 2025.
- Menghapus dualisme tata kelola pendidikan dengan integrasi sekolah dan madrasah.
- Memastikan peran sekolah dan madrasah swasta tetap signifikan dalam kebijakan pendidikan nasional.
“Pendidikan harus menjadi agenda gotong royong. Kebijakan yang berkeadilan dapat menciptakan pendidikan berkualitas untuk semua,” tutup KH Arifin Junaidi.