Tahun depan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sesumbar mampu menggenjot penerimaan negara hingga Rp3.005,1 triliun. Caranya dengan reformasi perpajakan. Tahun ini saja, Sri Mulyani mengaku berat kerja setoran pajak Rp1.988,9 triliun.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Untuk pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan, pajak dan biaya cukai. Dan menyusun program termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital,” ujar Sri Mulyani.
Dia mengatakan Presiden Prabowo terus menyampaikan bahwa kebocoran penerimaan negara, terutama dari tindakan-tindakan ilegal, harus menjadi pusat perhatian. Serta dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, perlu dikembangkan.
“Kita juga mengikuti bahwa di dalam suasana global terjadi persaingan global taxation yang harus kita waspadai. Sehingga kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance,” kata Sri Mulyani.
Untuk, Sri Mulyani mengandalkan program coretax yang memanfaatkan teknologi digital serta program CEISA yang dibiayai cukai, bakal terus disempurnakan. Selain itu, pemerintah akan melakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang seringkali disampaikan Presiden Prabowo.
Dia menyampaikan, APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun, atau setara 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dalam kondisi global yang semakin dinamis, pembiayaan defisit dilakukan secara hati-hati.
Caranya dengan meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN. Sehingga biaya (utang) dari defisit dapat terus ditekan. “Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan BUMN,” kata Sri Mulyani.
Tahun depan, sah-sah saja Sri Mulyani optimistis mampu mengoleksi penerimaan negara sebesar Rp3.005,1 triliun. Tidak salah dia mengeklaim mampu meraup penerimaan pajak 2025 yang ditarget Rp2.189 triliun.
Sayangnya, rekam jejak berkata lain. Tahun depan, baru pertama kali pemerintah memasang target pajak hingga melebihi Rp2.000 triliun. Jelas bukan perkara mudah. pengalaman tahun ini saja, Sri Mulyani sudah ngos-ngosan untuk mencapatkan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun.
Hingga Oktober 2024 saja, penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,5 triliun atau hanya 76,3 persen dari target. Realisasinya 0,4 persen lebih rendah ketimbang Oktober 2023 yang mencapai Rp1.523,9 triliun.
“Tahun ini memang tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak yang negatif sebab harga harga CPO dan batu bara, turun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Sementara Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu yang sempat diisukan naik pangkat menjadi Menteri Penerimaan Negara, mengaku masih optimistis setoran pajak masih bisa tembus target Rp1.988,9 triliun. “Kami akan memantau dan memastikan proyeksi sampai akhir tahun minimal capai target sampai akhir tahun,” tegas Anggito.
Keyakinan itu, kata Anggito, berkaca dari tren penerimaan pajak di akhir tahun yang biasanya cepat terkumpul di kisaran 20 persen. Berdasarkan jenis pajaknya, saat ini telah terkumpul di atas 70 persen. “Ini memang siklusnya yoy (year on year) itu kurang lebih 20 persen pada akhir tahun nanti bisa ada tambahannya. Saya yakin bisa dicapai,” ucap Anggito.