Sederet kegaduhan terjadi menjelang Kongres PDI Perjuangan pada April 2025 mendatang, menyusul penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pencekalan terhadap Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly oleh KPK. Dalam kongres yang agendanya membahas posisi ketua umum partai berlambang banteng itu, PDIP berpotensi bakal terguncang.
“Guncangan hebat justru berpeluang terjadi bila Megawati tidak ada. Masing-masing faksi berpeluang menguasai PDIP akan sangat besar,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Inilah.com di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
Menurut Jamiluddin, tak akan ada guncangan yang berarti di tubuh PDIP pasca Hasto Kristiyanto menjadi tersangka.
Ia menekankan, faksi-faksi yang ada di PDIP tidak akan berani mengganggu selama Megawati masih ada. Sebab, Megawati selama ini sangat dihormati oleh faksi-faksi yang ada di PDIP.
“Itulah sebabnya kenapa setiap Kongres PDIP selalu yang muncul nama Megawati sebagai calon tunggal ketua umum. Sebab, hingga saat ini hanya Megawati yang dinilai dapat menjembatani dan mengakomodasi kepentingan berbagai faksi di PDIP,” terang Jamiluddin.
Karena itu, sambung dia, faksi Puan dan faksi Prananda tak akan membuat guncangan berarti dengan melemahnya faksi Hasto setelah ia jadi tersangka. Faksi Puan dan faksi Prananda paling hanya berebut posisi sekjen untuk mengantikan posisi Hasto.
Jamiluddin berpendapat, untuk menghindari guncangan hebat pada Kongres 2025 sebaiknya Megawati menyerahkan jabatan ketum kepada Puan atau Prananda yang keduanya juga merupakan anak Megawati atau orang yang dinilainya layak.
Dengan begitu, estafet kepemimpinan di PDIP akan berjalan mulus. Setiap faksi tidak akan berani menolak pilihan Megawati jadi ketum.
Menurut Jamiluddin, kalau hal itu dilakukan Megawati maka eksistensi PDIP akan tetap terjaga. Pihak eksternal tak akan dapat menggoyang PDIP. “Kalau pun ada, itu hanya ibarat angin sepoi-sepoi saja. Hal ini tentu tak dapat mengoyahkan PDIP,” tuturnya.