Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah sedang bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Ia menegaskan, pemerintah tak sedikit pun berniat mempersulit kehidupan rakyat. Hal ini disampaikan menanggapi ramainya penolakan PPN 12 persen di usia bulan kedua masa pemerintahannya.
“Saya bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia, tidak ada niat sedikit pun kami untuk mempersulit kehidupan rakyat Indonesia,” kata Prabowo di Jakarta, dikutip Minggu (29/12/2024).
Ia meminta agar rakyat Indonesia bersabar dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Terlebih, kepemimpinannya baru berjalan kurang lebih dua bulan.
“Saya mohon seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar sebentar, saya mengerti, saya mengerti sebetulnya saudara berat sekali untuk sabar,” ucap Prabowo.
Belakangan ini, kebijakan pemerintah menaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mendapat banyak penolakan. Kebijakan itu dirasa kurang tepat karena akan menyasar rakyat kelas menengah dan bawah. Padahal jika pemerintah mau, dengan memajaki orang kaya, akan lebih menguntungkan negara.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan diterapkan Januari mendatang. Dia mengatakan langkah itu tidak tepat jika berkaca dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.
Di matanya, pemerintah hanya cari jalan pintas saja. Padahal, ada cara lain yang bisa dilakukan negara seperti pengelolaan pajak untuk tambang. “Pajak tambang itu cukup besar dan memang belum optimal. Share sektor tambang terhadap PDB itu besar, tapi share pajak dari tambang terhadap penerimaan pajak total itu kecil. Artinya ini bisa ditingkatkan,” tuturnya saat ditemui di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).
Selain pajak tambang, pemerintah juga bisa mengelola pajak kekayaan atau wealth tax. Nailul mengatakan, dengan langkah ini saja, pemerintah tak perlu pusing cari sumber pendanaan untuk program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.
“Tapi yang jelas dari wealth tax ini sebenarnya dari 2 persen saja itu bisa membiayai makan bergizi gratis, kemudian bisa membayai pembangunan-pembangunan lainnya yang kita butuhkan uang yang cukup besar,” ujar Nailul.
Untuk diketahui, pemerintah resmi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025. Meski demikian, ada beberapa jenis barang diberikan fasilitas pembebasan dan diskon PPN.
Hal ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). “Sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sesuai jadwal yang telah ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” ucap Menko Airlangga.