Begitu dilantik sebagai Presiden AS untuk periode keduanya, Donald Trump langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan kontroversial.
Kebijakan-kebijakan tersebut menyangkut berbagai masalah seperti soal hukum, gender, hingga posisi AS di organisasi internasional.
Berikut deretan kebijakan kontroversial Trump yang dirangkum oleh Inilah.com dari berbagai sumber:
1. Mengumumkan Darurat Energi Nasional
Bersamaan dengan pelantikannya, Trump menyatakan Darurat Energi Nasional. Ia kemudian menandatangani sejumlah eksekutif order yang menekankan pada kebijakan energi yang mendukung sektor minyak, gas, dan batu bara.
Salah satu langkah besar adalah membatalkan kebijakan iklim dari pemerintahan Obama, seperti Paris Agreement, yang bertujuan mengurangi emisi karbon global.. Trump juga memprioritaskan pengurangan pembatasan terhadap penggalian minyak dan gas alam, serta mendukung produksi energi fosil.
Meski disayangkan karena ini kontra terhadap prospek ESG, tetapi hal ini diharapkan bisa membuat harga minyak semakin murah sehingga inflasi akan menjinak yang nantinya bisa menjadi acuan bank sentral untuk menurunkan suku bunga.
2. Kebijakan Pro Kripto
Trump juga kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan AS sebagai pusat utama cryptocurrency dan kecerdasan buatan (AI) global.
Merujuk dalam pidato terbarunya di Word Economic Forum, Kamis (23/1/2025), Trump mengatakan niatnya untuk menciptakan lingkungan yang ramah regulasi bagi industri kripto.
Setelah pidato itu, sehari kemudian langkah nyata Trump terlihat dengan menandatangani perintah eksekutif, untuk membentuk kelompok kerja kripto.
Kelompok tersebut mendapat tugas untuk mengeksplorasi kemungkinan pembentukan cadangan nasional aset digital dan mengembangkan kerangka regulasi komprehensif untuk cryptocurrency.
Dipimpin oleh David Sacks, kelompok ini mencakup pemimpin dari Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, dan Komisi Sekuritas dan Bursa SEC
Selain itu, Trump juga melarang pembentukan mata uang digital bank sentral AS (CBDC) dan semakin menegaskan promosi kripto akan menjadi prioritas utama dalam agendanya, sesuai dengan janji kampanye.
3. Negosiasi Tarif Impor AS dari China Lebih Melunak
Pada Kamis (23/1/2025), Trump mengatakan bahwa dia membuat kesepakatan perdagangan yang adil (fair trade) dengan China.
Trump menyebut bahwa dia telah berbincang dengan Presiden China Xi Jinping sebelum dirinya resmi dilantik sebagai presiden AS. Percakapan antara kedua berjalan dengan baik dan bersahabat.
Trump mengatakan dirinya lebih memilih untuk tidak menerapkan tarif impor kepada China. Namun, Trump menekankan bahwa tarif impor merupakan alat yang luar biasa bagi AS untuk berkuasa atas China.
Pernyataan Trump tersebut muncul beberapa hari setelah dia mengatakan akan menerapkan tarif impor sebesar 10 persen bagi China per 1 Februari 2025, dengan alasan bahwa sang Naga Asia tersebut telah memasok narkotika ke AS melalui Kanada dan Meksiko.
Karena alasan itu, Trump mengeluarkan kebijakan tarif impor sebesar 25 persen bagi Kanada dan Meksiko.
Namun, karena negosiasi berjalan dengan baik, ancaman tarif impor bagi China pun mulai melunak dibandingkan penetapan tarif pada janji kampanyenya.
4. Deportasi Warga Asing dari AS
Sejak kampanye, Trump telah menjanjikan tindakan keras terhadap imigrasi ilegal. Hal ini kemudian diambil langkah nyata setelah Ia menjabat dengan serangkaian tindakan eksekutif untuk merombak izin masuk ke wilayah AS.
Sehari setelah dilantik, Trump menandatangai perintah yang menetapkan ‘darurat nasional’ di perbatasan selatan dan mengumumkan pengerahan lebih banyak pasukan ke wilayah perbatasan tersebut, serta berjanji untuk mendeportasi ‘orang-orang asing yang kriminal’.
Diperkirakan ada 11 juta imigran tanpa dokumen resmi di AS pada saat ini.
Langkah nyata kemudian mulai terlihat dalam beberapa hari sejak Trump dilantik di mana otoritas di AS sudah menangkap ratusan imigran ilegal dan mendeportasi ratusan orang lainnya dalam operasi massal
Gedung Putih menyebut aksi deportasi massal tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah AS.
Dilansir AFP, Jumat (24/1/2025), Gedung Putih mengumumkan bahwa sebanyak 538 imigran ilegal telah ditangkap oleh pemerintahan Trump, sedangkan ratusan imigran ilegal lainnya diterbangkan keluar AS dengan pesawat militer dalam operasi deportasi massal.
“Pemerintahan Trump menangkap 538 penjahat imigran ilegal,” ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam pernyataan via platform media sosial X.
5. Keluar dari WHO
Trump menarik AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO karena dianggap buang-buang anggaran.
“Amerika Serikat bermaksud menarik diri dari WHO. Surat Presiden kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2021, telah dicabut,” demikian perintah eksekutif itu.
6. Bekukan Bantuan ke Luar Negeri
Setelah menarik diri dari WHO, Trump membuat kebijakan eksekutif terkait pembekuan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia.
Keputusan pembekuan bantuan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Dia mengirimkan telegram ke semua pos diplomatik AS pada Jumat (24/1/2025) yang menguraikan langkah tersebut.
Telegram tersebut menyerukan perintah penghentian kerja secepatnya pada bantuan asing yang ada dan menghentikan bantuan baru.
Pesan itu mengatakan pada bulan mendatang, pemerintah akan mengembangkan standar untuk meninjau apakah bantuan tersebut selaras dengan agenda kebijakan luar negeri Presiden Trump.
Dalam perintah eksekutifnya pada Senin (27/1/2025), Trump juga mengeklaim bahwa bantuan asing tidak sejalan dengan kepentingan AS.
“Industri bantuan asing dan birokrasi AS tidak sejalan dengan kepentingan Amerika dan dalam banyak kasus bertentangan dengan nilai-nilai Amerika,” kata Trump.
7. Hukuman Mati Meluas
Setelah dilantik, Trump meneken serangkaian perintah eksekutif (executive order). Salah satunya soal hukuman mati.
Trump menandatangani aturan hukuman mati, yang bisa menjaring pelaku kriminal hingga imigran ilegal.
Perintah Trump berarti memaksa Kementerian Kehakiman mengupayakan hukuman mati kasus federal yang sesuai dan membantu melestarikan hukuman mati di AS, demikian dikutip ABC News.
Melalui perintah itu pula, Jaksa Agung bisa menggunakan yurisdiksi federal dan menerapkan hukuman mati ‘tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain’.
8. Cuma Akui Dua Gender
Dalam perintah eksekutif itu, Trump juga menyampaikan bahwa ia hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan.
Trump juga menghapus perlindungan bagi transgender di penjara federal, dan menghentikan Program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (Diversity, Equity, and Inclusion/DEI).
9. Anak Imigran Tak Dapat Kewarganegaraan AS
Perintah eksekutif Trump juga mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi imigran gelap.
Menurut laporan Politico, perintah Trump mengarahkan badan-badan federal menolak untuk mengakui kewarganegaraan AS bagi anak-anak yang lahir di AS dari ibu yang berada di negara itu secara ilegal atau secara legal dengan visa, jika ayahnya bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah.
Perintah itu juga menolak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS mulai 30 hari dari sekarang, jika setidaknya salah satu orang tuanya bukan warga negara Amerika atau pemegang kartu hijau.
Padahal Mahkamah Agung AS padahal sudah sejak lama memutuskan bahwa anak-anak yang lahir di AS dari orang tua asing adalah warga negara AS berdasarkan Amandemen ke-14.
10. Tolak Pengungsi
Trump juga berencana menghentikan program penerimaan pengungsi hingga ‘masuknya pengungsi ke AS sesuai dengan kepentingan’.
Dia juga menyatakan penyeberangan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional, hingga mempertimbangkan kartel sebagai organisasi teroris asing.
11. Keluar dari Perjanjian Iklim
Trump menarik AS dari pakta yang melawan perubahan iklim, Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Perintah tersebut juga menyatakan keadaan darurat energi nasional yang pertama dalam sejarah AS. Ini bisa membuka kewenangan baru untuk menangguhkan peraturan lingkungan tertentu atau mempercepat pemberian izin untuk proyek pertambangan tertentu.
Perintah itu juga berupaya membatalkan larangan soal pengeboran lepas pantai di 625 juta hektare perairan federal.
Selain itu, Trump juga memulai pencabutan polusi knalpot dari mobil dan truk ringan, yang mendorong produsen mobil memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.
Melalui perintah itu, Trump membuka hutan belantara Alaska untuk lebih banyak pengeboran minyak dan gas, hingga mencabut regulasi efisiensi energi untuk mesin pencuci piring, kepala pancuran, dan kompor gas.
12. Beri Grasi 1.600 Napi Kerusuhan Gedung US Capitol
Dalam perintah eksekutif itu, Trump juga memberi grasi ke hampir 1.600 terdakwa pelaku serangan ke Gedung US Capitol pada 6 Januari 2021.
Saat itu, mereka protes kemenangan Joe Biden dalam pemilu dan menuding ada kecurangan. Ribuan narapidana tersebut merupakan pendukung Trump.
Trump juga memerintahkan Jaksa Agung AS untuk menghentikan semua kasus hukum yang masih tertunda soal kerusuhan tersebut.
13. Ganti Nama Teluk Meksiko
Trump juga mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali menjadi Mount McKinley, yang berasal dari nama Presiden AS William McKinley.
“Dalam waktu singkat dari sekarang, kita akan mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika,” kata Trump, dikutip The Guardian, Selasa (21/1/2025).
14. Larangan Transgender di Militer AS
Trump pada Senin (27/1/2025), menandatangani perintah eksekutif yang menghapuskan ‘ideologi transgender’ dari militer.
“Untuk memastikan bahwa kita memiliki kekuatan tempur yang paling mematikan di dunia, kita akan menyingkirkan ideologi transgender dari militer kita,” kata Trump, saat pertemuan Kongres Partai Republik di Miami, seperti dilansir CNN, Selasa (28/1/2025).
Trump sebelumnya telah berjanji untuk menerapkan kembali larangan terhadap pasukan transgender. Namun, belum jelas langkah spesifik apa yang akan dituangkan dalam peraturan baru tersebut.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan perintah itu akan mencakup ‘penghapusan radikalisme gender di militer’.