Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan ada oknum yang sengaja menghembuskan isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak beretika demi kepentingan elektoral dalam gelaran Pilpres 2024.
Sebab, menurutnya, jika Jokowi menunjukkan dukungan kepada paslon tertentu, maka besar kemungkinan paslon lain yang tak didukung tidak unggul. “Itu kepentingan, sarat kepentingan untuk pilpres karena ingin supaya Pak Jokowi itu tidak kampanye. Kalau Pak Jokowi tidak kampanye ya jagoannya dia yang unggul, yang tidak didukung oleh Pak Jokowi,” ujar Nusron di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Menurutnya tidak ada persoalan dari perkataan Jokowi, sebab undang- undang tidak melarang presiden kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. “Masa orang mendukung nggak boleh kampanye. Dan nggak ada larangan undang-undang. Terus diserang dengan unsur etika dan sebagainya. Sepanjang yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas negara,” katanya.
Nusron menegaskan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presiden dapat melakukan kampanye itu sudah mempertimbangkan unsur etik. Ia menekankan pengesahan UU Pemilu itu melibatkan DPR dan pemerintah.
Dia mengungkit Mendagri saat itu ialah almarhum Tjahjo Kumolo yang merupakan menteri utusan PDIP. “Berarti apakah dengan demikian orang yang terlibat dalam proses penyusunan undang-undang itu dianggap nggak punya etika juga?” ujar Nusron.
Dengan begitu, Nusron menekankan dalam proses pembuatan UU telah mempertimbangkan unsur etik. “Ketika di dalam UU itu sudah tertulis, berarti para pembuat UU itu sudah mempertimbangkan unsur pantas atau nggak pantas, etik atau nggak etik,” tuturnya.
Soal pihak mana yang memainkan narasi ini, Nusron enggan merinci siapa pihak yang dia duga terindikasi memainkan isu ini. “Saya nggak mau nuduh-nuduh orang lah. Yang pasti pihak-pihak yang pinginnya Pak Jokowi nggak usah ikut-ikutan, itu aja. Kan sudah banyak cerita, di media itu mengatakan Pak Jokowi sebaiknya nggak ikut-ikutan,” ucap dia.
Sebelumnya, pernyataan mengejutkan diucapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. “Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” katanya.