Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui dirinya bersalah karena memutuskan menghapus pengecer elpiji (LPG) 3 kilogram. Dia juga akui kuran berkoordinasi dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta siap bertanggung jawab.
“Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab,” ucapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Meski akui bersalah, Bahlil masih juga membela diri. Diklaim dia, kebijakan untuk menghapus pengecer sudah diwacanakan sejak dua tahun lalu. Menurutnya, langkah ini bentuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyalahgunaan pengecer.
“Kan semua kebijakan sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil.
Diketahui, Bahlil terlihat muncul di Istana Kepresidenan usai bikin gaduh hapus pengecer elpiji. Dia tiba pukul 12.44 WIB, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Bahlil tampak bergegas masuk.
Sebelumnya, Bahlil ujug-ujug memaksa pengecer menjadi pangkalan elpiji. Belakangan karena gaduh dan mustahilnya pengecer menjadi pangkalan, Ketum Partai Golkar mewacanakan skema sub pangkalan. Lucunya, Bahlil tak bisa menjelaskan bagaimana skema perubahan pengecer menjadi sub pangkalan. Dia mengaku baru akan berdiskusi dengan PT Pertamina untuk membahas kebijakan serta aturan sub pangkalan.
“Saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini langsung kita maraton. Kalau memang pengecer-pengecer yang sekarang sudah bagus-bagus, sudah kita kasih dulu izin sementara untuk kita naikkan sebagai sub pangkalan tanpa biaya, enggak usah pakai biaya-biaya,” ujarnya, di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Rupanya kebijakan penghapusan pengecer dalam mata rantai distribusi elpiji 3 Kg, bukan kebijakan Presiden Prabowo. Berani betul Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil keputusan tanpa persetujuan presiden.
Kebijakan Bahlil ini telah membuat gaduh dan memakan korban jiwa. Oleh karena itu, presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” tutur Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, Kementerian ESDM diminta untuk memproses administrasi agar pengecer nantinya dijadikan sebagai sub-pangkalan supaya harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.
“Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,”kata dia.
Langkah grasa-grusu ini bukan saja membuat kelangkaan dan antrean, tapi juga memakan korban jiwa. Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli gas elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB.
Adik korban, Rohaya (51), bercerita, pada Senin pagi sang kakak masih beraktivitas seperti biasa, termasuk membuka warung dan menyiapkan lontong untuk berdagang. Rohaya mengatakan, Yonih berangkat dari rumah sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa dua tabung gas kosong.
Lansia perempuan itu berjalan kaki seorang diri untuk membeli gas elpiji di agen yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah.
Setelah mengantre selama kurang lebih satu jam, Yonih berhasil mendapat gas elpiji dan kembali ke rumah berjalan kaki. Namun, dalam perjalanan pulang, Yonih sempat duduk di dekat tempat laundry untuk beristirahat.
“Sesampai di rumah langsung pingsan. Dia sempat mengucapkan ‘Allahu Akbar’ dua kali, tapi setelah itu tidak merespons (pingsan),” kata Rohaya.
Keluarga langsung membawa Yonih ke Rumah Sakit Permata. Tetapi, setibanya di rumah sakit, nyawa Yonih tidak tertolong. Rohaya menyebut, Yonih tidak memiliki riwayat penyakit serius dan selama ini dikenal sebagai sehat serta pekerja keras.
Desakan Pecat Bahlil
Ekonom Gede Sandra mendesak agar Presiden RI Prabowo Subianto dapat memecat dan mendepak Bahlil Lahadalia dari posisi Menteri ESDM. Gede menilai, Bahlil telah menunjukkan inkompetensi dengan mengeluarkan kebijakan transisi distribusi LPG 3 kg dari pengecer ke pangkalan.
Demikian disampaikan Gede Sandra menanggapi meninggalnya seorang ibu di Pamulang, Tangsel meninggal dunia setelah terjatuh saat membawa dua tabung gas melon pada Senin (3/2/2025). Diduga, ibu itu kelelahan akibat harus mencari gas untuk keperluan berjualan.
“Justru bila tidak di-reshuffle, saya yang bingung. Standar moral semacam apa yang mempertahankam menteri yang akibat inkompetensi kebijakannya ini telah mengakibatkan nyawa seorang rakyat Indonesia melayang,” kata Gede Sandra kepada awak media di Jakarta, Selasa,(4/2/2025).
Gede Sandra menyayangkan, keputusan Presiden Prabowo yang memilih Bahlil sebagai Menteri ESDM. Menurutnya, seharusnya posisi strategis menteri ESDM sedianya dapat diberikan kepada orang berlatar belakang ekonomi atau teknik yang kuat.
“Agar dapat berhitung dengan baik. Agar tidak selalu rakyat yang menjadi korban dari inkompetensi pejabat,” jelas dia.
Dia menegaskan, inkompentensi Bahlil dengan mengeluarkan kebijakan transisi distribusi LPG 3 kg dari pengecer ke pangkalan hingga menyebabkan satu kematian warganya telah bertentangan pembukaan UUD 1945.
“Secara terang benderang telah bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Yang mana Pemerintah melindungi segenap Bangsa Indonesia,” tandas dia.