Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia imbas kisruh LPG 3kg.
Bhima menjelaskan, berdasarkan catatan evaluasi Celios Bahlil Lahadalia masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih yang harus segera dilakukan Reshuffle.
“Dari hasil survei evaluasi 100 hari kabinet Prabowo yang dilakukan Celios memang Bahlil masuk dalam daftar menteri yang perlu di reshuffle,” ujar Bhima dihubungi Inilah.com, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Dalam evaluasi Celios, Menteri Bahlil juga masuk dalam kategori kinerja terburuk dalam kurun waktu 100 hari kerja pemerintahan Prabowo. Dia menyebut bahwa Ketua Umum Golkar itu tak kompeten dalam mengurus permasalahan yang berkaitan dengan energi.
“Kasus LPG 3kg ini kan hanya sekian banyak bukti bahwa menteri ESDM kurang kompeten dalam menyusun kebijakan energi,” ucapnya.
Tak hanya itu, Bhima juga menyoroti kebijakan Bahlil yang dinilai melangkahi Presiden Prabowo. Sebab, dalam Presiden Prabowo membantah jika pengambilan keputusan soal larangan pengecer menjual LPG 3kg merupakan perintah Presiden.
“Koordinasi Prabowo dengan menteri ESDM tidak sejalan lagi. Prabowo ingin agar akses energi tetap terjaga terutama penerima subsidi sementara Bahlil ingin subsidi energi dihemat dengan cara yang blunder dan minim sosialisasi,” tegas dia.
Sebelumnya, Bahlil memaksa pengecer menjadi pangkalan elpiji. Belakangan karena gaduh dan mustahilnya pengecer menjadi pangkalan, Ketum Partai Golkar mewacanakan skema sub pangkalan. Lucunya, Bahlil tak bisa menjelaskan bagaimana skema perubahan pengecer menjadi sub pangkalan. Dia mengaku baru akan berdiskusi dengan PT Pertamina untuk membahas kebijakan serta aturan sub pangkalan.
“Saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini langsung kita maraton. Kalau memang pengecer-pengecer yang sekarang sudah bagus-bagus, sudah kita kasih dulu izin sementara untuk kita naikkan sebagai sub pangkalan tanpa biaya, enggak usah pakai biaya-biaya,” ujarnya, di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Rupanya kebijakan penghapusan pengecer dalam mata rantai distribusi elpiji 3 Kg, bukan kebijakan Presiden Prabowo. Berani betul Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil keputusan tanpa persetujuan presiden.
Kebijakan Bahlil ini telah membuat gaduh dan memakan korban jiwa. Oleh karena itu, presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” tutur Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Langkah grasa-grusu ini bukan saja membuat kelangkaan dan antrean, tapi juga memakan korban jiwa. Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli gas elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB.
Usai kegaduhan, Ketum Partai Golkar itu mengakui dirinya bersalah karena memutuskan menghapus pengecer elpiji 3 kilogram. Dia juga akui kurang berkoordinasi dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta siap bertanggung jawab.
“Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab,” ucapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Meski akui bersalah, Bahlil masih juga membela diri. Diklaim dia, kebijakan untuk menghapus pengecer sudah diwacanakan sejak dua tahun lalu. Menurutnya, langkah ini bentuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyalahgunaan pengecer.
“Kan semua kebijakan sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil.