Naga-naganya DPRD Jakarta kurang seirama dengan instruksi pemerintah pusat, terkait seruan Presiden Prabowo Subianto terhadap seluruh jajaran pusat dan daerah agar melakukan efisiensi anggaran.
Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua, meminta agar efisiensi anggaran tidak mengganggu kegiatan-kegiatan DPRD, mulai dari pengawasan peraturan daerah, reses hingga kunjungan kerja (kunker). Sejumlah kegiatan tersebut dianggap sangat penting.
“Kita berbicara dengan masyarakat, menyangkut masalah pengawasan peraturan daerah itu jangan sampai berkurang. Kemudian, tentu saja reses karena menjadi bahan-bahan kita menyusun APBD,” kata Inggard di gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Puast, Rabu (5/2/2025).
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI, M Fuadi Luthfi juga berharap hal yang sama, yakni untuk efisiensi anggaran itu tidak menyasar pada fungsi pengawasan DPRD.
“Makanya, ini kita berharap dalam hal efisiensi anggaran tidak menyasar ke situ, karena fungsi kontrol ingin kita lakukan semaksimal mungkin,” ucap Fuadi.
“Agar semua kegiatan dewan yang bersinggungan dengan masyarakat itu bisa terlaksanakan dengan maksimal,” imbuhnya.
Asal tahu saja, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memotong anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Perintah ini dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor Satu Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Inpres ini ditujukan agar pemerintah bisa menggunakan APBN dan APBD secara efisiensi dalam Tahun Anggaran 2025. Prabowo pun menginstruksikan para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, hingga bupati/walikota.
“Melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja,” tulis bunyi diktum kesatu dalam salinan Inpres, Kamis (23/1/2025).
Mirip-mirip gelagatnya dengan DPRD. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung juga berencana mau merombak seluruh gapura perbatasan wilayah di Jakarta, dengan menambahkan ornamen Betawi. Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan merasa heran atas rencana itu.
Dia mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto selaku kepala negara sudah beri instruksi ke jajaran di pusat dan daerah untuk menghemat anggaran. Seharusnya perintah itu ditaati oleh seluruh jajaran di daerah.
“Apalagi kan sekarang era penghematan, jadi sebaiknya gubernur lebih memprioritaskan kepada kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan apa kebutuhan langsung masyarakat,” kata Cecep saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Sementara itu, pengamat kebijakan publik IDP-LP Riko Noviantoro menilai program Pramono tersebut belum memiliki urgensi untuk dikerjakan, cuma buang-buang anggaran. Menurutnya, Pemprov perlu memprioritaskan anggaran pada program sekolah swasta gratis dan sarapan pagi gratis.
“Dalam skala yang besar saya pikir belum ada urgensi membangun simbol-simbol atau identitas kelokalan dengan Jakarta, dengan identitas Betawinya,” kata Riko saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Dia mengingatkan, merombak seluruh gapura yang ada di Jakarta memerlukan biaya besar sehingga tidak bisa dijadikan prioritas untuk saat ini. “Masih ada program-program lain, bahwa kita perlu melakukan penguatan pada makan sarapan pagi gratis, dan program yang lainnya,” ucapnya.
Sebelumnya, Pramono mengungkapkan, bakal merombak seluruh gapura perbatasan wilayah di Jakarta usai resmi dilantik menjadi gubernur. Dia mengatakan, gapura perbatasan wilayah itu akan dibangun ulang dengan menambahkan ornamen Betawi.
“Nanti saya akan rombakkan gapura batas kota, batas kecamatan. Harus ada ornamen Betawinya,” kata Pramono dikutip Selasa (1/2/2025).
Pramono menyebut, pihaknya bahkan akan memanggil arsitektur dan desain interior terbaik di Jakarta untuk mendesain gapura-gapura itu. Politikus PDIP ini menilai gapura-gapura di Jakarta tak memiliki identitas yang jelas. Oleh karena itu, dia akan merombak total penanda batas wilayah tersebut.