Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi, Prof. Tjandra Yoga Aditama, menyoroti pemangkasan anggaran belanja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tahun 2025 yang mencapai Rp19,6 triliun dari total alokasi Rp105,6 triliun.
Tjandra menekankan efisiensi anggaran ini harus dilakukan secara bijak agar tidak berdampak pada penurunan kualitas maupun akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan pemerintah.
“Yang harus dicamkan, pemangkasan anggaran ini tidak boleh mengurangi pelayanan kesehatan kepada rakyat kita semua, serta pelayanan kesehatan menyeluruh ini (tidak hanya kuratif) harus sesuai dengan kebutuhan sebagian besar rakyat Indonesia,” kata Tjandra Yoga kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Tjandra menambahkan, prioritas penggunaan anggaran harus diutamakan untuk kegiatan langsung di lapangan, utamanya kegiatan promotif-preventif dalam arti yang luas dan langsung melayani masyarakat.
Hal itu mencakup edukasi kesehatan, imunisasi, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta penguatan program gizi.
“Kedua yang perlu diutamakan pelayanan kesehatan primer untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat kita. Pelayanan kesehatan sekunder dan tertier dilakukan sesuai indikasi yang diperlukan,” katanya lagi.
Selain itu, peran serta tenaga dan profesi kesehatan juga perlu ditingkatkan. Tjandra menekankan perlunya kerja bersama pemerintah dengan petugas kesehatan di berbagai tingkatan, demi kesehatan bangsa.
“Keempat, perlu upaya maksimal untuk -bukan hanya pemberdayaan masyarakat- tetapi juga bagaimana masyarakat memberi prioritas tinggi pada kesehatan diri dan keluarganya,” sambungnya.
Lebih lanjut, Tjandra menekankan, dalam kebijakan efisiensi anggaran ini, setiap pembelian obat dan alat kesehatan harus benar-benar tepat guna.
Produk yang dibeli harus memberikan manfaat nyata di lapangan, dapat digunakan secara efektif, serta didukung oleh tenaga medis yang terlatih dan infrastruktur yang memadai agar pelayanan kesehatan tetap optimal.
“Keenam, diplomasi kesehatan regional dan global harus terus di tingkatkan,” katanya.
Terakhir, seperti kebijakan di kementerian dan lembaga lain, Tjandra mendorong agar pengeluaran yang tidak esensial, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, dikurangi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan efisiensi dalam alur kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang sudah ada.