Tahun ini, masyarakat kelas menengah-bawah semakin tertekan dengan kenaikan sejumlah tarif. Mulai dari iuran BPJS Kesehatan hingga PPN 12 persen, membuat mereka menahan belanja. Lalu berapa proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025?
Tegas saja, Direktur Eksekutif Center of Economi and law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut rentang 4,7-4,9 persen. Rendah sekali. Karena, banyak faktor yang memengaruhi rendahnya perekonomian di tahun pertama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Pertama, faktor konsumsi rumah tangga masih lemah under performance, karena kerasnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industry padat karya. Tak mampu diatasi dengan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” kata Bhima. Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Besarnya pungutan atau tarif, kata dia, membuat kelas menengah ke bawah, semakin terpuruk. Sedangkan kelompok atas yang punya dana besar, cenderung cari aman. Yakni, menyimpan dananya di perbankan. Atau memborong surat berharga negara (SBN). “Mereka akan hati-hati untuk berbelanja. Mereka akan memilih untuk simpan duit di bank,” ungkapnya.
Meski Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI rate) menjadi 5,75 persen, kata Bhima, tergolong masih tinggi. Alhasil, perbankan agak malas untuk mengguyur kredit khususnya untuk UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).
Parahnya lagi, kata dia, pemerintahan Prabowo Subianto melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp306 triliun. Termasuk mengurangi jatah dana transfer daerah dan dana desa yang membuat perputaran ekonomi di daerah mengerut.
“Kalau dipangkas, risikonya dahsyat. Serapan tenaga kerja di daerah menyusut, artinya pengangguran tumbuh signifikan,” ungkapnya.
Dia pun mengkritik sejumlah insentif yang tak jelas arahnya. Sebut saja, insentif kendaraan listrik dan kendaraan hybrid.
“Insentif kendaraan listrik dan kendaraan hybrid, ngapain? Saya kira, pemerintah perlu evaluasi insentif yang enggak tepat. Hilirisasi oke tapi lebih penting mempertahankan industri padat karya. Jangan biarkan industri padat karya mati,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku optimis, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, bisa memenuhi target 5,2 persen.
Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi pada 2024 mencapai 5,03 persen. Meleset dari target yang diamanatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2024 sebesar 5,2 persen.
Untuk mewujudkan perekonomian sebesar 5,2 persen pada tahun ini, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal 1-2025, yakni stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang diterapkan pada Natal dan Tahun Baru (Nataru) diusulkan untuk berlanjut pada Ramadan dan Idulfitri.
“Tiket pesawat, pelaksanaan Hari Belanja Nasional [Harbolnas] 2025, program Epic Sale 2025, Belanja di Indonesia Saja, diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” ujar Airlangga di Jakata, Kamis (6/2/2025).