Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta para kepala daerah terpilih 2024 untuk mencontoh semangat dan pemikiran Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno, dalam membangun bangsa.
Pasalnya, penghematan anggaran yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto harus diterima dan mereka dituntut berimajinasi serta mencari ide agar pembangunan tetap berjalan walau anggaran terbatas.
Hal itu terungkap dalam pembekalan kepada para kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP dalam acara yang digelar secara hybrid di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (13/2/2025).
“Penting bagi kepala daerah kita yang membangun sepertinya harus ada uang dulu, padahal Soekarno enggak pernah memikirkan Indonesia merdeka duitnya berapa? tidak pernah, tetapi ide dulu,” kata Hasto.
Hasto lantas teringat semangat Bung Karno yang mengutip pernyataan Albert Einstein yang mengatakan “imagination is more important than knowledge” (imajinasi lebih penting daripada pengetahuan).
Dia pun berharap para kepala daerah PDIP dapat membangun daerah mereka dengan semangat yang sama, berfokus pada visi dan gagasan untuk kemajuan tanpa terhambat oleh keterbatasan anggaran.
“(Ide) imajinasi lebih penting dari segala pengetahuan yang ada, maka Soekarno berimajinasi Indonesia merdeka. Imajinasinya, ide nya, imajinasi adalah jembatan emas, melahirkan satu geest,” ujarnya.
Di sisi lain, mantan Bupati Banyuwangi sekaligus kader PDIP Azwar Anas memberikan pengalaman dan wawasan mengenai pengelolaan birokrasi serta strategi pengentasan kemiskinan, meski dengan anggaran yang terbatas.
Dia mengungkap selama menjabat, dirinya telah menulis beberapa buku yang berkaitan dengan birokrasi dan pemasaran.
Salah satunya adalah buku berjudul “Anti Mainstream Birokrasi” hingga “Anti Mainstream Marketing” yang memuat kunci-kunci penting dalam memimpin birokrasi secara efektif.
Dia pun mengatakan pengentasan kemiskinan di Banyuwangi, yang di bawah kepemimpinannya berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 20,4 persen menjadi 8 persen, dan dilanjutkan sampai sekarang ke angka 6 persen.
Mantan MenpanRB itu lantas mengingatkan pentingnya memiliki skala prioritas dalam pembangunan daerah. Azwar menyarankan agar kepala daerah tidak terjebak pada konsultan dari kampus yang terkadang tidak memahami kondisi geopolitik daerah, dan lebih fokus untuk memimpin langsung proses perencanaan pembangunan daerah.
Selanjutnya, Azwar juga menilai harus ada skala prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, skala prioritas itu penting karena karena setiap daerah memiliki prioritas yang berbeda-beda.
Dia mengungkapkan pengalamannya saat studi banding di Harvard. Ada tiga aspek utama dalam pengambilan keputusan daerah. Pertama, kapabilitas, Public Value atau nilai publik, dan dukungan legitimasi atau Support Legitimate.
“Setiap pengambilan keputusan harus mengandung Public Value, karena kalau keputusan tidak berdampak kepada publik itu keputusan tidak sinting. Contoh ketika kamu mengambil keputusan Banyuwangi festival festival toilet bersih, festival kali bersih, tadinya orang mencibir. Tapi ini ada public value, value-nya apa? Kalau toiletnya saja bersih apalagi yang lain. Kalau sungainya saja bersih berarti ini halaman depan kita dan halaman belakang kita sama. Pariwisata bisa digenjot,” paparnya.