Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Vivi Yulaswati buru-buru mengklarifikasi.
Tegas saja dia membantah informasi yang menyebut 1.600 pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) bakal diputus kontrak.
Tak hanya itu, sebanyak 150 pegawai di bawah Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas bernasib sama. “Tidak ada PHK tenaga kontrak. Kita sedang upayakan solusinya dari efisiensi anggaran,” ujar Vivi kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Terkait anggaran boros untuk World Expo 2025 Osaka hingga Rp800 miliar juga dibantah.
“Tentang expo, biayanya tidak sebesar itu. Keikutsertaan Indonesia pada Osaka World Expo ini, sudah dimulai sejak tahun 2021,” jelas dia.
Vivi menjelaskan, pada 2023, Kemenko Perekonomian memberikan mandat Kementerian PPN/Bappenas mewakili pemerintah sebagai Responsible National Authority.
Berdasarkan anggaran World Expo, Bappenas kala itu mengusulkan anggaran Rp750 miliar untuk 3 tahun. Termasuk untuk konstruksi paviliun Indonesia seluas 1.750 meter-persegi.
Sedangkan tahun ini, kata dia, terdapat sisa anggaran Rp200 miliar yang akan dimanfaatkan untuk pekerjaan konstruksi. Sisa 20 persen digunakan untuk biaya interior dan kegiatan selama 6 bulan.
“Kekurangannya akibat efisiensi kami libatkan sponsorship banyak pihak. Sehingga tidak ada kaitan antara anggaran Osaka World Expo dengan anggaran pegawai,” tegasnya.
Sebelumnya, tersiar kabar PHK terhadap 1.600 PPNPN di Kementerian PPN/Bappenas. Ditambah 150 pegawai di bawah Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas.
Lagi-lagi yang dituding pemangkasan anggaran K/L sebagai amanat dari Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Asal tahu saja, kementerian yang dipimpin Rachmat Pambudy itu, anggarannya dipangkas Rp1 triliun, atau setara 50,8 persen. Sehingga anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun ini, tersisa Rp968,05 miliar.
Pemangkasan anggaran yang lumayan gede ini, tentu saja, membuat Menteri Pambudy pusing. Beredar informasi berantai lewat WAG yang meresahkan para pegawai Kementerian PPN/Bappenas, Begini isi pesannya:
“Teman-teman eselon II yang baik, tidak ada kebijakan pemecatan pegawai ya, yang ada adalah menghitung ulang tenaga PPNPN, konsultan individu, konsultan badan usaha yang dalam list saat ini, jumlahnya sangat besar, sekitar 1.600-an. Dan pembayarannya masuk belanja barang-jasa lainnya, yang merupakan target efisiensi anggaran bukan belanja pegawai (lingkupnya PNS dan P3K saja) yang akan dipenuhi kecukupan anggarannya oleh Kemenkeu.”