Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan, Presiden Prabowo memliki perhatian besar kepada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan Menko AHY itu, merupakan hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas berbagai isu strategis terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, Selasa (18/2/2025).
“Infrastruktur yang kuat dinilai menjadi kunci dalam mendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, serta penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan Kesehatan,” papar Menko AHY, dikutip Rabu (19/2/2025).
Menghadapi rekonstruksi anggaran, kata dia, pemerintah berkomitmen untuk melakukan rekonstruksi dan memprioritaskan proyek yang paling strategis. Selain itu, pembiayaan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan investasi swasta yang kredibel dan berkelanjutan. Baik dari dalam maupun luar negeri.
“Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Menko AHY.
Dalam rapat turut dibahas persiapan arus mudik Lebaran 2025, termasuk kesiapan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api (KA) untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau.
Selain itu, kata Menko AHY, pemerintah membahas strategi pengurangan kemacetan, karena perayaan Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran pada tahun ini.
“Kami berupaya yang terbaik oleh karena itu kami sedang merumuskan, menuntaskan segala koordinasi karena semua harus dihitung dengan tepat, dengan cermat dan pada saatnya akan kami umumkan kepada masyarakat,” kata Menko AHY.
Terkait dengan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, lanjutnya, pemerintah berfokus kepada percepatan penyediaan infrastruktur dasar, termasuk perumahan, perhubungan, dan fasilitas pemerintahan di empat provinsi di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
“Jadi, empat provinsi tadi kan merupakan daerah otonomi baru. Nah yang belum hadir ini kan center ataupun pusat-pusat pemerintahannya. Nah di sinilah memang diharapkan pemerintah setempat, pemerintah provinsi misalnya begitu sudah menyiapkan lahannya. Nah memohon kepada pemerintah pusat termasuk kementerian PU untuk bisa membangun pusat pemerintahannya,” jelasnya.
Menko AHY menegaskan, pemerintah akan terus mencari solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur, mendengar aspirasi masyarakat, dan memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam Rapat Terbatas ini, Menko AHY hadir bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.
Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo, serta Sekretaris Kabinet Teddy.