Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyayangkan aksi ‘boikot’ Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, larang kepala daerah yang diusung partainya untuk mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).
Menurutnya, langkah ini menyebabkan para kepala daerah serba salah. Di satu sisi sebagai kader harus patuh dengan ketum, di sisi lain mereka adalah pejabat yang merupakan bagian dari pemerintah juga dituntut patuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto.
“Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (22/2/2025).
Diyakini, beberapa kepala daerah yang tercatat tidak hadir ini takur kartu tanda anggota kepartaiannya dicabut Megawati jika tak patuhi instruksi. “Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.
Lili menyarankan para kader PDIP jangan ragu untuk tetap mengikuti kegiatan pembekalan kepala daerah. Ia pun mengutip kalimat bijak Presiden ke-35 Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Sahabat dari Presiden Pertama RI Soekarno–ayah Megawati–itu berkata, ‘loyalty to my party ends when loyalty to my country begins’ atau ‘Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai’.
“Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berang sekjennya Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Dia pun mengeluarkan instruksi untuk para kadernya tak mengikuti kegiatan pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi disampaikan melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025) bertanda tangan Megawati. Dalam surat ini, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Penundaan ini disebabkan karena dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.
Megawati menyatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis dalam surat tersebut, Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam.
Wamendagri Bima Arya menyatakan seharusnya ada 481 kepala daerah yang hadir, tapi Wamendagri Bima Arya menyebut, retreat ini dihadiri oleh 450 kepala daerah. Sisanya 47 tidak ada kabar, dan 6 izin.
“Harusnya sih ada ya (kepala daerah dari PDIP yang hadir). Karena terdata (kepala daerah kader PDIP) jumlahnya mungkin lebih dari angka ini (47 yang tak hadir). Jadi, bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja ada,” ucap Bima Arya.
Kepala daerah yang tak ikut retreat kali ini tetap wajib mengikuti retreat di gelombang berikutnya. “Gelombang berikutnya. Wajib. Semuanya wajib ikut, penting ini materinya,” kata dia.