Langkah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya ikuti retret kepala daerah bisa dianggap pembangkangan terhadap Presiden Prabowo. Pasalnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu program andalan Prabowo.
“Kalau kemudian retret yang merupakan wajah dari Prabowo, keputusan penting pemerintah tiba-tiba ada partai yang membangkang, tiba-tiba ada partai yang mengharamkan kadernya tidak ikut retret, tentu itu menjadi sebuah sesuatu negatif dalam sebuah hubungan, kemesraan, chemistry, persahabatan antara PDIP dan Gerindra seakan akan sirna,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (23/2/2025).
Adi memandang, semestinya PDIP melakukan perlawanan secara hukum jika tak terima dengan penahanan Hasto. Menurutnya, para kepala daerah PDIP tetap mengikuti retret dengan memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai.
“Secara prinsip, saya menilai retret penting. Kepala daerah PDIP mestinya memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai tapi secara prinsip, apakah PDIP marah dengan Hasto ditahan perlawanannya harus melalui hukum. Bukan politik dengan memboikot semacam ini,” tegasnya.
Adi menilai sejatinya para kepala daerah kader PDIP sangat ingin mengikuti retret di Magelang. Sebab, puluhan kepala daerah kader PDIP yang telah standby di Magelang dan sekitarnya.
Hingga Sabtu, 55 kepala daerah kader PDIP telah bersiap di Magelang. Mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait waktu untuk mengikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang.
“Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Agung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Wali Kota (Walkot) Yogyakarta Hasto Wardoyo, Sabtu (22/2/2025).
55 kepala daerah kader PDIP tersebut terdiri atas 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota. Kedua gubernur tersebut adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Para kepala daerah tersebut kini tengah menunggu terkait kepastian kapan mereka masuk arena retret. Hasto menyebut ada komunikasi intens yang dilakukan PDIP dengan pemerintah dan penyelenggara.
“Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Mas Pram dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara,” sambung Hasto.
Dia mengatakan komunikasi yang dilakukan sudah mewakili dua arah. Puluhan kepala daerah kader PDIP ini masih menunggu hasil komunikasi tersebut.
Instruksi Megawati tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan hari ini, Kamis (20/2/2025). Instruksi keluar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diitahan oleh KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku.