Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta, imbas adanya efisiensi anggaran atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur akan memakan biaya besar dan tidak efisien.
Politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah.
“Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/2/2025)
Ia menekankan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih.
Sudjatmiko meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
“Kami meminta Menteri PU untuk fokus menyelesaikan rencana kerja tahun 2025 yang belum rampung, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran,” katanya menambahkan.
Meskipun Kompleks DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, sudah padat, Ia menegaskan anggaran pembangunan gedung baru di IKN lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan gedung DPR di IKN saat ini belum mendesak, mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur lain yang lebih penting.
“Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” tuturnya.