Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menginstruksikan kepada seluruh jajaran Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) agar melakukan audit kinerja secara maksimal di wilayah setempat.
“Audit kinerja harus dilakukan secara maksimal sebagai salah satu program pengawasan yang bertujuan untuk memastikan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam tugas dan fungsi Polri,” kata Gatot saat membuka acara taklimat awal pelaksanaan audit kinerja yang diikuti oleh jajaran Itwasda Polda Sumbar di Padang, Selasa (25/2/2025).
Audit kinerja tahap I itu akan dilaksanakan oleh Itwasda Polda Sumbar berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dari 25 Februari sampai dengan 21 Maret 2025.
Dia mengatakan audit kinerja dapat menjadi peringatan dini bagi seluruh satuan kerja yang ada di bawah naungan Polda Sumbar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja.
Tanpa mengurangi fungsi dan perannya, lanjut Gatot lagi, kegiatan audit kinerja juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk berkonsultasi.
Sehingga pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2025 dapat digunakan dengan baik dan lancar, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan tertib administrasi.
“Fungsi pengawasan merupakan suatu proses sistematik dalam menerapkan standar atau ukuran kinerja, harus dijadikan pihak dalam pengambilan tindakan tugas,” katanya.
Menurutnya, fungsi pengawasan akan melahirkan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi, efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
“Dalam kegiatan audit kinerja saya harapkan para auditor bisa menjadi teladan yang baik dalam berperilaku dan bertutur kata, serta bertanggung jawab dan bijaksana dalam tugas,” perintahnya.
Tim Auditor diminta berperan sebagai konsultan yang dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan Polri.
“Para auditor dapat menjadi penjamin kualitas kinerja, hindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme Ketika melaksanakan audit kinerja,” katanya.
Gatot juga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja dan Kepala Satuan Wilayah yang menjadi objek audit agar mempersiapkan dokumen perencanaan kegiatan bidang operasional, sumber daya manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan kepada tim auditor.