Terkait bangkrutnya smelter nikel, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah karena induknya didera gagal bayar utang di China, harus menjadi atensi pemerintah. Langkah penyelamatan perlu segera dilakukan.
Direktur Eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira Adhinegara menyampaikan, harus ada opsi penyelamatan GNI. Bisa dengan mengakuisisi smelter milik investor China tersebut.
Saat ini, menurut Bhima, merupakan momentum tepat untuk mengakuisisi GNI. Alasannya, valuasi aset smelter anak usaha Jiangsu Delong Nickel Industry Co itu, sedang turun.
“Dahulu nilai investasi GNI memang besar, sekitar Rp42,9 triliun. Namun saat ini lebih murah karena faktor kesulitan mendapat pasokan bijih nikel dan masalah keuangan induknya di China,” ujar Bhima, Jakarta, dikutip Sabtu (1/3/2025).
Bhima mengatakan, dengan kapasitas BPI Danantara yang memiliki asset under management (AUM) US$900 miliar, opsi mengakuisisi saham keseluruhan PT GNI, semestinya tidak menjadi masalah bagi pemerintah.
“Jadi BPI Danantara bisa beli saham dengan harga diskon dan prosesnya murni B2B, bukan pengambilalihan saham seperti Freeport, konteksnya berbeda,” tutur Bhima.
Menurut Bhima, jika pemerintah serius ingin menyelamatkan GNI, ada banyak manfaat yang bisa dipetik pemerintah Indonesia.
Pertama, rantai pasok industri nikel domestik bisa semakin sederhana, sehingga hasil produk berupa feronikel dan nickel pig iron (NPI) tidak bisa langsung diekspor. “Tapi bisa diolah lagi di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah,” imbuhnya.
Uangnya dari mana? Masih kata Bhima, BPI Danantara melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) bisa bekerja sama dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk memperkuat hilirisasi dari smelter sampai produksi baterai kendaraan listrik dan penyimpanan tenaga baterai dari energi terbarukan. “Jadi hilirisasinya semakin komplit di dalam negeri,” kata Bhima.
Kedua, lanjut Bhima, menyelamatkan 10.000 pekerja dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Ini bentuk perlindungan negara melalui Danantara yang paling konkret, yakni selamatkan pekerja dari risiko PHK di PT GNI sebelum tarik investasi baru yang tentu butuh waktu,” ujarnya.
Ketiga, memperbaiki tata kelola lingkungan seperti manajemen limbah, hingga menggantikan PLTU kawasan industri dengan sumber energi terbarukan.
“Saran jangka pendek, direksi BPI Danantara segera bentuk tim untuk lakukan feasibility study atau studi kelayakan dan mulai proses negosiasi dengan pemilik saham PT GNI. Prosesnya harus cepat ya karena momentum jangan sampai lewat,” tuturnya.