Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Sadarestuwati menyebut aparat penegak hukum harus tuntas dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.
“Sama seperti kami di DPR yang menyampaikan pendapat sebaik mungkin dan seakurat mungkin sesuai fakta dan aspirasi, Kejaksaan juga sama. Ungkaplah kebenaran yang sejati, jangan pandang bulu, sampaikan saja apa adanya dan pastikan diusut tuntas semua,” kata Sadarestuwati kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Selasa (4/3/2025).
Terkait posisi Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, menurutnya tidak boleh ditanggapi secara gegabah.
“Kami pikir dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh terburu-buru dan gegabah dalam berpikir, apalagi bertindak. Harus ekstra hati-hati, penuh perhatian, berani tapi tidak terlalu nekat. ‘Harus pas takarannya’ seperti kata orang SPBU,” ujarnya.
Ia menyatakan kasus mega korupsi seperti di Pertamina ini, harus diteliti oleh para penyidik dengan sangat detail dan dipetakan dengan baik, seperti bagaimana modus operandinya, siapa saja operatornya, dan apa saja kode yang dipakai.
“Bahkan gosip orang dalam di dunia perminyakan itu bisa jadi suatu petunjuk tersendiri bagi aparat penegak hukum. Saya pikir penanganannya harus smooth, detail, dan trengginas supaya nanti meledak faktanya di pengadilan terbuka,” tandasnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar tak bisa memastikan soal apakah akan ada pemeriksaan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) dan saudaranya, Garibaldi “Boy” Thohir, yang disebut menerima uang pengamanan sebesar Rp50 miliar per bulan dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina.
Dia mengatakan, masih menunggu langkah dari tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung terkait kemungkinan pemanggilan Erick dan Boy untuk mengonfirmasi dugaan keterlibatan mereka dalam kasus ini. “Kita lihat bagaimana sikap penyidik,” ucapnya kepada Inilah.com, dikutip Selasa (4/3/2025).
Sebuah video yang beredar di linimasa, mengungkap dugaan bahwa Erick berperan dalam menjamin keamanan operasi Patra Niaga, sementara Boy mengelola impor dan oplos BBM. Keduanya diduga menerima uang koordinasi pengamanan sebesar Rp50 miliar per orang setiap bulan, yang diterima melalui Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga dari seseorang bernama Husein.
Inilah.com telah mencoba mengonfirmasi pihak BUMN, termasuk Staf Khusus BUMN Tsamara Amany dan Arya Sinulingga, namun hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan respons.