Direktur Netgrit sekaligus mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai ada permasalahan dari penyelenggara pemilu, yang menyebabkan pemilu Indonesia terus bermasalah.
Dia menjelaskan, keberhasilan pemilu tergantung pada penyelenggaranya itu sendiri. Jika penyelenggara bekerja dengan baik sesuai aturan yang berlaku, maka pemilu itu bisa dikatakan berhasil.
“Kok pemilu kita ini bermasalah terus? Jadi ini sesuatu yang harus kita cari jawabannya. Jangan-jangan memang ada persoalan dari penyelenggarannya. Saya melihat persoalan itu ada memang,” kata dia di Jakarta, dikutip Kamis (6/3/2025).
Hadar menyarankan agar sistem perekrutan penyelenggara pemilu diperketat. Sebab, berkaca dari putusan MK soal PSU Pilkada di 24 wilayah, menunjukkan adanya keteledoran yang fatal dari pihak penyelenggara.
“Jadi, kita ada situasi memang di pemilu kita ini perlu nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan penyelenggara pemilu yang betul-betul tidak hanya profesional tetapi integritasnya tinggi dan juga bisa betul-betul bekerja mandiri. Itu yang perlu kita cari ke depan,” ucap Hadar.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengakui gelaran pemilu serentak 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dan transaksional.
“Pada dasarnya kawan-kawan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang yang luar biasa, karena hampir semua mengatakan pemilu kemarin adalah pemilu yang paling brutal dan paling transaksional,” kata Dede di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2024).
Dia menilai, perlu adanya revisi UU Pemilu yang bukan hanya pada sistem metode penghitungan, daerah pemilihan dan masalah ambang batas saja. Melainkan, Dede menambahkan juga potensi politik uang yang terus meningkat pertahunnya.
“Tapi juga masalah-masalah lain seperti money politiknya, cost of money-nya, kita menganggap itu semakin lama semakin membesar,” ujarnya.