Sekolah Rakyat Ditargetkan Hadir di 100 Lokasi pada 2025, Saat Ini Baru 40 Lokasi Siap


Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat dapat hadir di 100 lokasi pada 2025. Namun, hingga saat ini, baru 40 lokasi yang telah memasuki tahap persiapan.

“Targetnya 100 lokasi, tapi sejauh ini sudah ada lebih dari 40 yang sedang dalam tahap persiapan,” kata Gus Ipul di Bandung, Jumat (7/3).

Empat puluh lokasi tersebut merupakan fasilitas milik Kementerian Sosial yang akan dilengkapi berbagai sarana pendukung secara simultan. Sementara itu, pembangunan sekolah baru akan dilakukan bertahap pada tahun depan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Terkait anggaran, Gus Ipul mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) yang akan segera diterbitkan. “Tapi persiapan sudah dilakukan. Tidak lama lagi kita akan tahu perkembangannya,” ujarnya.

Gus Ipul optimistis jumlah Sekolah Rakyat akan terus bertambah. Ia juga menyebut beberapa universitas telah menunjukkan minat untuk berpartisipasi, salah satunya Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

“Kampus-kampus juga kami tawarkan, dan salah satunya Unesa sudah menyatakan ketertarikan. Sekolah Rakyat ini memang untuk rakyat,” tegasnya.

Program Prioritas Pemerintah

Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas Presiden Prabowo dengan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab utama. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama mereka yang masuk kategori miskin ekstrem.

Tujuannya adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, sehingga para siswa dapat meningkatkan taraf hidup dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan jenjang pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA. Kurikulum yang diterapkan akan mengadopsi kurikulum nasional, ditambah materi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka.

Untuk menyusun dan mengawal implementasi program ini, mantan Mendikbud Mohammad Nuh ditunjuk sebagai Ketua Tim Formatur. Selain itu, Kemensos akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam perizinan, penyiapan tenaga pengajar, serta pengembangan kurikulum.