Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan meminta klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai dugaan bantuan sosial (bansos) yang menelan anggaran hingga Rp11,2 triliun untuk 18 juta masyarakat.
“Maka mengapa di dalam rapat, di dalam debat, bahkan Pak Prabowo sempat mengritik ibu Sri Mulyani, karena ketika dana itu ingin dipakai untuk kepentingan alutsista, Ibu Sri Mulyani (berkata) alutsista kita itu rakyat, maka rakyat harus diperkuat, termasuk melalui kebijakan instrumen sosial melalui bansos,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).
Hasto menyebut masalah bansos ini juga turut menyeret nama Menteri Sosial Tri Rismaharini. Hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak melibatkan Kemensos dalam melakukan pembagian bansos belakangan ini.
“Ternyata begitu tidak melalui Mensos di dalam praktiknya banyak beras-beras bulog ditempeli stiker pasangan Prabowo-Gibran dan ini betul-betul pelanggaran yang sangat serius,” jelasnya.
Bahkan, Hasto juga mengatakan bahwa Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun akan turun tangan menangani masalah ini. Diakuinya, Ma’ruf akan membentuk satuan tugas sendiri yang akan menyelesaikan pelanggaran kampanye ini.
“Bapak wapres itu memerintahkan untuk dilakukan suatu kajian secara khusus terhadap pelanggaran itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sumber dana untuk mendukung bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan yang sering dilakukan langsung Presiden Jokowi menyalurkan bansos beras menjelang pilpres 2024 ini ke berbagai daerah.
Dana tersebut sebagai BLT untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing sebesar Rp200 ribu per bulan. “Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos,” kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (29/1/2024).
Menkeu mengungkapkan program tersebut membutuhkan anggaran Rp11,25 triliun untuk tiga bulan. Bantuan ini diberikan mulai Januari hingga Maret. Namun, penyaluran bulan Januari dan Februari akan digabung. Adapun program BLT Mitigasi Risiko Pangan akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).