Direktur Eksekutif Indonesia Fiscus Watch (IFW), Prayogi R Saputra mempertanyakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tak kunjung mengumumkan APBN secara bulanan. Kalau alasan menterinya sibuk, dinilainya terlalu naif.
“Ingat, Bu Sri Mulyani sudah dibantu tiga wakil Menteri lho. “Tidak semestinya seorang Menteri Keuangan mengatakan belum siap. Ini adalah tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat,” tegas pria yang akrab dipanggil Mas Yoe ini, Jakarta, Sabtu (8/3/2025).
Dia mengatakan, Sri Mulyani sudah terlalu lama menjabat dan kini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, IFW mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk segera membentuk Badan Penerimaan Negara yang terpisah dari Kemenkeu. Rencana pemisahan ini, sudah didengungkan sejak 2024, namun selalu ditolak menterinya.
Di sisi lain, IFW juga meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan penyegaran personel terutama Menteri Keuangan. “Bu SMI sudah terlalu lama menjabat, sebaiknya Presiden Prabowo melakukan penyegaran,” ungkap Prayogi.
Dia bilang, patut diduga Sri Mulyani sengaja menghindari pengungkapan data penerimaan pajak melalui acara bulanan APBN, karena adanya indikasi penurunan penerimaan negara akibat sistem Coretax yang masih bermasalah.
Sementara Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan telah melaporkan dugaan korpsi proyek Coretax senilai Rp1,3 triliun ke KPK atas dugaan korupsi dalam pengadaannya. “Banyak wajib pajak mengalami kendala login, penerbitan faktur pajak terganggu, dan ada potensi kebocoran data wajib pajak. Ini jelas merugikan negara dan dunia usaha,” ungkap Rinto.
Praktisi hukum pajak, Alessandro Rey menegaskan, transparansi dalam laporan penerimaan negara, merupakan prinsip utama dalam tata kelola keuangan negara yang baik. Menunda publikasi data APBN hanya akan semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jika memang tidak ada masalah, mengapa laporan penerimaan pajak Januari 2025 ini tidak kunjung dipublikasikan? Jika ada kendala teknis, seharusnya disampaikan kepada publik, bukan ditutup-tutupi,” ujar Alesandro.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kegagalan Coretax bisa menjadi faktor utama di balik anjloknya penerimaan negara. Di mana, pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem tersebut.
“Pemerintah harus mengakui jika ada kegagalan dalam implementasi Coretax. Ini menyangkut kepentingan negara dan stabilitas ekonomi kita,” tegasnya.