Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia hanya mendapat sanksi ringan dari Universitas Indonesia (UI) terkait dugaan pelanggaran etik mahasiswa Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus pengamat kebijakan pendidikan, Cecep Darmawan, menilai empat organ UI yang memutuskan sanksi tersebut masing-masing punya kepentingan. Adapun, empat organ itu, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik, Dewan Guru Besar (DGB), dan pihak rektorat.
“Oleh karena itu, nampaknya dengan persoalan internal di UI sendiri. Artinya sebuah Dewan Guru Besar ternyata tidak diakomodir oleh rektor, berarti ada masalah di situ, ada masalah di UI itu,” kata Cecep saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (8/3/2025).
Menurut Cecep, persoalan Bahlil ini merupakan ujian terbesar bagi UI untuk menyelesaikan masalah tersebut sebaik mungkin tanpa menyinggung pihak mana pun.
“Nah, ini UI sedang diuji sebetulnya, karena bagaimanapun kan publik juga ngikutin proses ini, sekarang keputusan rektor itu berterima di publik UI sendiri atau tidak itu terserah UI. Tapi publik sebetulnya mencatat apa yang terjadi dalam dinamika persoalan Bahlil ini,” ucap Cecep.
Ia menyakini, jika Bahlil bukan seorang menteri bisa saja penyelesaian masalah ini akan berbeda. Menurutnya, faktor Bahlil sebagai menteri atau bagian dari kekuasaan bisa jadi bahan pertimbangan.
“Menurut saya sih ada pengaruh itu ya, walaupun itu sulit dibuktikan. Maksudnya sulit dibuktikan tuh, ya rektor kan pasti punya argumen, tadi hanya perbaikan (sanskinya),” ujarnya.