Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Menteri Sosial Tri Rismaharini sudah tak nyaman berada di Kabinet Indonesia Maju.
“Kata siapa? Nggak tahu, ya. Saya nyaman-nyaman aja, tuh. Mungkin Ibu Risma kali. Kami nyaman-nyaman aja, ratas (rapat terbatas) terus. Kami komunikasi baik semuanya,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (30/1/2024).
Lebih lanjut, Bahlil mengeklaim menteri dari KIM akan menuntaskan tugas hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir Oktober 2024. Dia mengakui, beberapa menteri Kabinet Jokowi itu masuk dalam bagian tim sukses (timses) pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres). Meski begitu, menteri-menteri itu disebut Bahlil, bisa membedakan posisi sebagai menteri dan timses.
“Sekarang ada tahun politik, ada partai-partai yang punya pilihan dengan capres lain kan kami bisa bedakan, mana jam bekerja sebagai pemerintah, mana jam bekerja untuk politik,” katanya.
Sebagai informasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menentang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam membagikan bantuan sosial (bansos). Menurut dia, bansos merupakan kebijakan negara yang terus didorong implementasinya oleh PDIP.
“Bahkan satu-satunya partai yang mengadakan rapat kerja nasional fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara hanyalah PDIP,” kata Hasto dalam konferensi persnya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat.
Hasto menyebut keengganan Jokowi untuk melibatkan Risma karena sosok mantan wali kota Surabya ini memiliki integritas tinggi. Diakuinya, Risma tidak ingin jika data Kementerian Sosial (Kemensos) dipakai untuk kepentingan politik partisan.
“Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” ucapnya.
Akibat tidak adanya keterlibatan Risma ini, bansos kemudian rawan dipolitisasi. Hal ini terbukti ketika kemunculan bansos bergambar paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran beberapa waktu lalu.
“Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” ungkapnya.
Hasto menegaskan, bahwa langkah tersebut tidak sesuai dengan pemerintah. Bahkan hal ini berdampak pada suasana kabinet yang diakui Risma sudah tidak nyaman karena harus melewati pemeriksaan sebelum para menterinya menghadiri rapat.
“Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” tuturnya.