Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap total keseluruhan anggaran gelaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada sebesar Rp719 miliar.
Nominal tersebut sudah termasuk anggaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI dan juga Polri yang mengalami penurunan dari rapat sebelumnya.
“Dari hasil rekap yang kami lakukan, rekap umumnya, ini dari KPUD kebutuhan anggarannya Rp429 miliar atau 59 persen lebih, total Bawaslu dari 24 pemda hasil putusan mk ini, PSU ya, ini bawaslunya Rp158 miliar, TNI-nya Rp38 miliar, Polri-nya Rp91 miliar. Jadi totalnya Rp719 miliar,” kata Tito di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025)
Tito menjelaskan, secara rinci hampir semua daerah yang terkena PSU anggarannya dipenuhi dari pemerintah daerah masing-masing. Meski begitu, Tito juga meminta anggaran itu agar diefisiensikan.
“Ini 10 PSU sebagian, yang besar Banggai Rp3,8 miliar kebutuhan KPU-nya, Bawaslu juga ngajuin Rp3 miliar, ini pun kita minta diefisiensikan, kita pelototin betul kegunaannya,” tuturnya.
Kemudian, Tito menambahkan, anggaran untuk 14 daerah yang PSU secara keseluruhan hampir semuanya sudah ditutup oleh APBD.
Sementara itu, terdapat tiga daerah yang pendanaannya belum cukup. Tito mengaku pihaknya masih menghitung anggaran untuk di Kabupaten Pasaman, Boven Digoel dan Kutai Kartanegara.
“Untuk Kutai Kartanegara kami tidak perlu khawatir, paham betul anggaran mereka sangat kuat cukup untuk PSU di sana,” ujar Tito.
Di satu sisi, Tito menerangkan Kabupaten Empat Lawan masih kekurangan anggaran sebanyak Rp15 miliar. Meski begitu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Sudah kami komunikasi dengan gubernur, Ia menyampaikan bahwa ada sisa anggaran KPU provinsi, jadi yang dihibahkan KPU provinsi itu masih kelebihan Rp80 miliar, seandainya dr KPUD provinsi mengembalikan kepada provinsi, itu bisa menghibahkan kepada kabupaten empat lawang sebanyak Rp15 miliar, tidak menjadi masalah,” tuturnya.