Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat mengatakan dari 24 daerah yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), terdapat dua kabupaten yang anggarannya belum tersedia.
Dua kabupaten itu yakni Pasaman dan Boven Digoel. Berdasarkan data yang dipresentasikan, total perkiraan anggaran dari 24 daerah PSU ditambah satu daerah perbaikan rekapitulasi dan perbaikan surat keputusan yakni sebesar Rp392.333.063.805 atau sekitarRp392,3 miliar.
“Jadi prinsipnya total dari 24 kabupaten/kota itu hanya tinggal tersisa dua kabupaten yang belum tersedia anggarannya oleh pemerintah daerah setempat yaitu Pasaman dan Boven Digoel,” kata Yulianto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Yulianto menegaskan ketersediaan anggaran tersebut bersumber dari sisa dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 lalu. Sementara, untuk kekurangan anggaran masih menunggu dari pemerintah daerah setempat.
“Prinsipnya, KPU terus berkoordinasi penuh, koordinasi secara intensif dengan jajaran pemda setempat dalam rangka untuk mengusulkan anggaran. Sekaligus juga upaya agar tahapan yang sudah kita mulai ini persiapan atau kesanggupan anggaran sudah kami lakukan,” ujarnya.
Yulianto mengaku, pihaknya akan segera menyampaikan laporan ke pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran yang belum tersedia.
“Pada intinya, tinggal dua kabupaten/kota yang saat ini masih pemda setempat belum bisa menyanggupi, terkait dengan kebutuhan dengan yang diusulkan oleh kami,” jelas Yulianto.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan sebanyak 16 daerah tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.
Sayangnya dia tak merinci daerah mana saja yang tak sanggu membiayai PSU. “Dari 24 PSU, ada sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri PSU,” kata Dede, dikutip di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Terkait dengan cukup banyaknya daerah di Indonesia yang harus menggelar PSU, Dede menyoroti bahwa hal tersebut berawal dari lemahnya kinerja KPU di tingkat daerah.
“Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara di bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan. Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah,” katanya.
Menurut Dede, pembiayaan PSU di 24 daerah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp750 miliar, dan masih di luar dana pengamanan.
“Kalau plus biaya pengamanan, plus pilkada ulang, bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,” ucapnya.