Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengindikasikan tiga faktor pemicu penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Ternyata, salah satunya soal Coretax.
Bhima mengatakan, saat ini, pemerintah tengah mengalami kekurangan anggaran dalam bentuk tunai atau cash. Angkanya, bisa dipastikan cukup besar.
“Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai menurun tajam. Terutama disebabkan oleh Coretax dan rendahnya penerimaan pajak pada awal tahun ini. Sehingga belanja pegawai dihemat,” ujar Bhima kepada inilah.com, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Lebih lanjut, Bhima menjelaskan faktor lainnya yaitu terkait efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo dalam Inpres No 1 tahun 2025.
“Kedua, efek efisiensi anggaran untuk MBG dan program prioritas berdampak ke alokasi belanja pegawai. Apalagi efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, pasti ganggu pos belanja lainnya,” kata dia.
Selain itu, menurutnya buruknya perencanaan karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru. “Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah akhirnya missmatch dengan kebutuhan,” tegas dia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang semula pada Maret 2025 diundur menjadi Oktober 2025 menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp6,76 Triliun.
Bhima menjabarkan, jika rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun. Kemudian diambil 80 persen gaji pokok, dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan sekitar 3 juta per bulan.
“Kalau ada 9 bulan penundaan pengangkatan CPNS ya artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat dan daerah. Dari sisi total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp6,76 triliun,” ujar Bhima.
Dia menyebut, penghitungan tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh pada CPNS atau calon ASN lantaran tidak menerima pendapatan. Dia mengatakan, penundaan pengangatan CPNS juga bisa berdampak terhadap ekonomi.
“Sementara dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi. Ini sedang kami hitung,” kata dia.
Bhima menjelaskan, pemerintah dengan sengaja menciptakan pengangguran semu. Meskipun statusnya CPNS namun mereka menganggur 9 bulan karena kebijakan pemerintah.
“Sebagian kan sudah resign juga dari pekerjaan sebelumnya. Padahal fungsi pembukaan CPNS itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu, banyak PHK,” tuturnya.