Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membantah sial biaya retret kepala daerah yang belum dilunasi secara keseluruhan dari total biaya sebesar Rp13 miliar. Bima mengatakan, pihaknya tak bermaksud seperti itu.
“Bukan belum dilunasi, kami pastikan semua tahapan itu sesuai dengan aturan,” kata Bima kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2024).
Lebih lanjut, Ia mengaku pihaknya terus berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait perencanaannya agar semua tahapan sesuai dengan regulasi yang ada.
“Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada, dan kami susun dulu secara lengkap dulu. Jadi tidak ada persoalan terkait dengan ketersediaan anggaran. Tapi tahapan-tahapannya kami harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku,” tuturnya menjelaskan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara soal pendanaan pelaksanaan pembekalan atau retret kepala daerah menggunakan APBN yang disorot. Tito mengatakan biaya retret kepala daerah belum sepenuhnya dibayar.
“Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjar, sekitar lebih kurang Rp13 M, saya sudah cek baru dibayarkan Rp 2 miliaran,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Tito mengatakan masih terus mengecek secara detail penggunaan biaya tersebut, termasuk juga melibatkan BPKP. Setelah proses hitung-hitungan itu, akan ada rekomendasi angka pembayaran kepada Lembah Tidar.
“Apa yang saya lakukan saya betul-betul Irjen cek betul detil semua penggunaanya, semua bill harus wajar. Penunjukan langsung (lokasi penyelenggaraan retret) boleh tapi harus wajar penggunaanya. Ini kita cek detail dan setelah saya selesai, irjen mengecek panitia dari kaban SDM,” ujar Tito.
“Habis itu saya undang BPKP. Kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran, dan lain-lain. Nanti setelah review itu ada rekomendasi berapa yang harus dibayarkan kepada penyelenggara,” lanjutnya.