Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak menyoroti kondisi keuangan negara yang mengkhawatirkan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan defisit APBN sebesar Rp31,3 triliun per Februari 2025.
Defisit awal tahun ini menjadi yang pertama dalam empat tahun terakhir, terutama akibat anjloknya penerimaan pajak hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami sangat prihatin dengan tren fiskal ini. Turunnya penerimaan pajak secara drastis bukan hanya mengancam keberlanjutan anggaran negara. Tetapi juga bisa berdampak luas pada perekonomian nasional, stabilitas nilai tukar, dan kepercayaan investor,” ujar Amin di Jakarta, Minggu (16/3/2025).
Dia menyayangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang tak menyebut aplikasi pajak Coretax yang merupakan biang kerok jebloknya penerimaan pajak. Masalah ini tidak boleh dianggap remeh dan harus segera ditangani dengan langkah konkret.
“Kalau sistem perpajakan baru justru menyebabkan penerimaan negara terjun bebas, ini tanda bahwa ada kesalahan serius dalam perencanaannya. Pemerintah harus segera memastikan Coretax bisa berjalan optimal. Kalau tidak, pemerintah harus menyiapkan mekanisme darurat agar pengumpulan pajak tidak terus terganggu,” tegasnya.
Di sisi lain, rendahnya penerimaan pajak juga mencerminkan perlambatan ekonomi yang berimbas pada pajak korporasi dan PPN. Jika situasi ini terus berlanjut, kata dia, bukan tidak mungkin, defisit APBN 2025 melampaui ambang atas Rp612,2 triliun, atau setara 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, kata dia, keterlambatan rilis laporan APBN bulan Januari-Februari 2025 juga menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi pengelolaan fiskal.
“Keterbukaan data keuangan negara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor. Kita tidak ingin ada spekulasi negatif akibat keterlambatan informasi. Menkeu harus lebih transparan dan responsif dalam menyampaikan kondisi fiskal negara, agar pasar dan dunia usaha dapat mengantisipasi risiko dengan baik,” ucap Amin.
BAKN DPR, lanjutnya, terus berkomitmen untuk mengawal kebijakan ekonomi nasional agar tetap berada di jalur yang sehat dan berkelanjutan.
“Kami akan terus mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan fiskal kita tidak hanya sekadar memenuhi target angka. Tetapi benar-benar memperkuat ekonomi nasional secara menyeluruh,” tandasnya.