Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar memberikan pernyataan dan peringatan kepada aparat pemerintah untuk mengembalikan demokrasi Indonesia ke koridor yang ideal.
“Semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di dalam kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi,” kritik salah satu di halaman depan Gedung Rektorat Unhas, Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat, (2/2/2024).
Para akademisi UNHAS ini memberikan empat peringatan kepada pemerintah agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara ideal. Pertama, forum tersebut mengingatkan penguasa negara untuk kembali pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Kedua, kelompok ini mengingatkan Presiden Jokowi dan setiap orang di dalam rezimnya untuk mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
Ketiga, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar bekerja secara profesional dan sesuai peraturan. Secara spesifik para akademisi juga menuntut para pengawas pemilu untuk terbebas dari pengaruh pihak manapun.
“Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan betul menghadapi intervensi pihak manapun,” ucapnya.
Terakhir, para civitas mengajak masyarakat untuk melaksanakan demokrasi dengan sehat dan bermartabat. Menurutnya hal ini harus dilakukan untuk mencapai Pemilu dan Pilpres yang berdasarkan pada suara rakyat.
Gerakan para akademisi ini diawali oleh Civitas Akademik Universitas Gadjah Mada, pada Kamis (1/2/2024). Kemudian diikuti oleh Universitas Islam Indonesia, lalu Universitas Indonesia dan Universitas Andalas, Jumat, (2/2/2024).