Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan dituding mempolitisasi pembagian bantuan sosial (bansos) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, tak ada yang salah dari tindakan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos.
“Bansos, kan Kepala Negara boleh (membagikan), kecuali kemudian pak Jokowi bilang ‘pilih ini ya’, baru enggak boleh,” kata Bagja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Bagja pun menjelaskan, pihaknya tak bisa menilai ada tidaknya pelanggaran berdasarkan indikasi. Oleh karena itu, ia pun menanggapi santai perihal kekhawatiran publik bahwa langkah Jokowi membagikan bansos terindikasi menguntungkan salah satu pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) tertentu.
“Enggak bisa indikasi. Kalau yang bersangkutan tidak apa-apa (kan) presiden, (yang tidak boleh) menunjukkan bahwa pas pembagian itu ‘pilih ini ya’, itu jadi masalah,” kata Bagja menegaskan.
Oleh karena itu, ujar Bagja menambahkan, selama Jokowi tidak mengajak publik memilih paslon tertentu ketika membagikan bansos, maka menurut Bawaslu hal itu bukan pelanggaran pemilu.
“Selama tindakannya tidak seperti itu, mengatakan demikian, itu agak sulit. Karena bansos hadir dalam bantuan pemerintah dan ini ada pada tahun 2019 juga ada,” kata Bagja.
Sebelumnya, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai gencarnya Presiden Jokowi membagikan bansos beras atau bantuan langsung tunai (BLT) jelang pencoblosan Pemilu 2024 tentu tak bisa terhindar dari dugaan politisasi.
“Meskipun presiden dan pemerintah menolak pandangan tersebut. Karena faktanya, dengan menggencarkan program tersebut di tengah kontestasi pemilu ada paslon capres tertentu yang diuntungkan,” kata Gufron kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (2/2/2024).
Dia menekankan, politisasi bansos tak dapat dibenarkan dalam apa pun bentuknya mengingat bansos memang sudah seharusnya menjadi hak masyarakat.
Sementara, Presiden Jokowi menegaskan, anggaran bansos yang berasal dari APBN telah melalui mekanisme di DPR, bukan hanya berdasarkan keputusan pemerintah.
“Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu,” kata Jokowi usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Jokowi menjelaskan hal itu ketika menjawab isu politisasi bansos, yang disebut-sebut sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.