Presiden RI Prabowo Subianto menilai permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menaikkan tarif impor wajib dihormati. Pasalnya, permintaan tersebut diminta bukan tanpa alasan yang tidak jelas.
“Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati,” kata Prabowo ketika memberikan sambutan dalam acara Panen Raya Padi Serentak di 14 Provinsi yang berlangsung di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).
Prabowo menjelaskan langkah Trump bertujuan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Karenanya, ia tidak ingin memperkeruh situasi dan akan tetap menghormati permintaan AS ini.
“Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita,” ujarnya.
“Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri,” ungkap Prabowo melanjutkan.
Kendati akan menghadapi tantangan ekonomi ke depan, Prabowo menyatakan siap. Tak tanggung-tanggung, ia juga mengatakan akan menghadapi tantangan tersebut dengan gagah dan tegar.
“Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit. Dengan tingkat yang baik,” tuturnya.
Diketahui, Presiden Trump pada Rabu (2/4/2025) mengumumkan kenaikan tarif perdagangan ke negara-negara yang selama ini menikmati surplus neraca perdagangan dengan AS.
Dari data Gedung Putih, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.
Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS. Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara, yang menjadi sasaran kebijakan dagang AS itu.
Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.
Tarif universal era Trump dikabarkan akan mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025), sementara tarif timbal balik, yang menargetkan sekitar 60 mitra dagang AS, akan diberlakukan mulai Rabu (9/3/2025). Dijelaskan bahwa uang yang dihasilkan dari tarif baru itu akan digunakan untuk mengurangi pajak warga AS dan membayar utang AS.