Presiden Prabowo Subianto memangkas birokrasi yang berbelit sektor pertanian, serta menyalurkan manfaat anggaran negara secara langsung kepada rakyat kecil khususnya petani.
Mulanya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemangkasan perizinan dan distribusi pupuk menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan dampaknya oleh petani.
“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” kata Mentan Amran ketika memberikan sambutan dalam acara Panen Raya Padi Serentak di 14 Provinsi yang berlangsung di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).
Menanggapi laporan itu, Prabowo menegaskan, pemerintahan akan terus mendorong efisiensi anggaran. Ia bertekad untuk memotong jalur distribusi yang Panjang, serta menekan korupsi di semua lini pemerintahan.
“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Prabowo dalam kesempatan yang sama.
Dia juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah selalu terbuka untuk menerima laporan dugaan praktik korupsi dan akan segera ditindak.
“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” ujarnya.