Pengamat politik Iwan Setiawan melihat ada sinyal bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintah usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Senin (7/4/2025) malam.
Menurut Iwan, walaupun dibungkus dengan silaturahmi, nuansa politik yang terjadi tetap harum. Apalagi, Prabowo dan Megawati saat ini berada pada posisi politik yang berbeda.
“Prabowo sedang memimpin pemerintahan sementara PDIP yang dipimpin Megawati sedang dalam posisi di luar pemerintahan. Dengan pertemuan ini, peluang bergabungnya PDIP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran semakin terbuka lebar,” kata Iwan kepada Inilah.com, Rabu (9/4/2025).
Menurut Iwan, kalau memang ajang silaturahmi Idul Fitri dijadikan jalan masuk PDIP ke pemerintahan, sudah tentu akan mengubah peta politik serta Kabinet Merah Putih.
“Jika PDIP benar-benar bergabung, tentu peta politik akan berubah. Tentu (juga) akan mengubah formasi kabinet yang ada saat ini juga,” jelas Iwan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap isi pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang terjadi beberapa waktu lalu.
Muzani mengatakan, Megawati menitipkan pesan kepada Prabowo agar bisa menjalankan kepemimpinannya dengan efektif, sejak dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).
Saat ditanya apakah PDIP bakal bergabung, Ia menyebut partai banteng bermoncong putih itu terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan.
Namun, Muzani menekankan, posisi PDIP tetap di luar dari pemerintahan atau koalisi. “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan. Tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” jelas Muzani.