Instruksi Presiden Prabowo Subianto soal menteri harus rapatkan barisan, dinilai sebagai upaya meredam narasi ‘matahari kembar’ yang ingin memecah belah Kabinet Merah Putih (KMP).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, instruksi Prabowo yang disampaikan lewat mulut Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memiliki makna peringatan bagi jajaran kabinet dalam menanggapi terus bergulirnya isu ‘matahari kembar’.
Isu ini bergulir lantaran sejumlah menteri KMP masih bergantian sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Sehingga tidak ada persepsi-persepsi liar terkait pemerintahan hari ini. Bahwa kabinet hari ini adalah kabinet yang solid, tegak lurus, dan hanya berada di bawah satu naungan dan komando, satu yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Adi kepada wartawan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Dengan adanya instruksi ini, makin mempertegas bahwa narasi ‘matahari kembar’, cuma upaya ‘belah bambu’ barisan sakit hati Pemilu 2024 yang tak dapat tempat di pemerintahan Prabowo-Gibran. Terlebih, Jokowi yang diadu-adu dengan Prabowo juga sudah menegaskan bahwa hanya ada satu ‘matahari’ yakni Presiden Prabowo.
“Matahari itu hanya satu yaitu presiden Prabowo Subianto. Sudah jelas,” imbuh Jokowi. Apa yang salah? Silaturahmi di hari lebaran kan sangat baik, kepada siapapun ya,” kata Jokowi, Senin (21/4/2025).
Direktur Eksekutif Trias Politica Strategis Agung Baskoro, yang melihat Prabowo melalui instruksi ‘rapatkan barisan’ juga ingin memberikan pesan ke para pembantunya agar tidak terganggu dengan narasi yang sedang digiring di luar sana.
“Karena ini ekeses dari narasi keberlanjutan, seperti itu. Jadi sehingga ketika ada istilahnya ada 2 Presiden yang muncul, sedikit banyak, akan mempengaruhi performa dan mungkin kinerja dari menteri terkait,” ucap Agung.
Jika semangat kerja dan kekompakan ini tidak dijaga, Agung memprediksi kinerja pemerintah akan anjlok. Capaian kerja anjlok tersebut tidak menutup kemungkinan adanya reshuffle.
“Gelagat itu kan sebenarnya tanda-tandanya sudah menyeruak setelah ada restrukturisasi soal juru bicara Presiden ya, dari PCO ke Mensesneg. Pengalihan tugas dari PCO ke Mensesneg itu kan aroma reshuffle terbatas,” imbuhnya.