Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo menilai penindakan tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang belakangan seringkali seperti preman, menurutnya tidak hanya persoalan keberanian saja.
“Buat saya ini bukan sekedar keberanian untuk menindak tegas ormas. Ormas-ormas yang ada itukan punya hubungan khusus dengan sejumlah instansi penegak hukum atau TNI, terutama secara anggotanya secara pribadi,” ujar Roy kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Oleh sebab itu, menurut dia, pemberantasan ormas bermasalah bukan sekedar penegakan hukum, namun juga tata kelola pemerintahan.
“Ini soal tata kelola pemerintahan (Governance) yang buruk di Indonesia,” kata dia.
Ia menyebut memang ujung-ujungnya adalah kegagalan untuk menegakkan hukum. “Tapi faktor yang mempengaruhinya cukup kompleks,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu pelaku usaha dan industri akhir-akhir ini perlu ditertibkan segera.
“Syarat utama investor mau menanamkan modalnya adalah keamanan dan kepastian hukum. Jika investor yakin keduanya dijamin negara, mereka tidak akan ragu untuk berusaha di Indonesia,” ujar Eddy, Senin (28/4/2025).
“Bahkan para investor siap untuk menanamkan modalnya di usaha yang belum terbangun infrastrukturnya, misalnya belum ada jalan, listrik perumahan dan lain-lain, asal keamanannya terjamin dan penegakan hukum dilakukan secara konsekuen,” lanjutnya.
Eddy mengatakan di tengah badai tarif impor baru yang hendak diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sektor investasi bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke target 8 persen. Dengan begitu, jika ada pihak yang mengganggu iklim investasi sama dengan mengganggu pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Di tengah melambatnya daya beli masyarakat, lalu tantangan yang dihadapi ekspor produk Indonesia akibat melemahnya harga komoditas dan penerapan tarif oleh AS, kinerja ekonomi nasional bisa terdongkrak oleh masuknya investasi,” kata dia.
“Dengan kata lain, jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan aksi premanisme berkedok ormas harus ditindak tegas oleh seluruh aparat hukum.
“Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, jaksa, dan lain-lain. Arahannya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus ditegakkan,” kata pria yang akrab disapa BG saat ditemui di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa (29/4/2025).
Menurut BG, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut karena karena kerap melalukan aktivitas yang merugikan masyarakat, mulai dari pemerasan hingga pemalakan.
Aparat, lanjut BG, harus mengambil tindakan tegas terlebih ketika aksi premanisme tersebut telah mengganggu aktivitas bisnis yang dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia.
BG mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Polri untuk membahas penanganan aksi premanisme tersebut. Hasil dari rapat tersebut, yakni Polri bergerak cepat menindak beragam kasus premanisme yang ada di daerah.