Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan tak mau mengikuti langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirimkan pelajar bermasalah ke barak militer. Luthfi, memilih untuk menegakan aturan hukum yang telah berlaku.
“Silakan aja punya wacana,” ujar Luthfi saat ditemui, di Komplek Parlemen DPR/MPR, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Sebaliknya, menurut Luthfi, terdapat kategori yang jelas dalam menghadapi pelajar bermasalah. Semisal anak dibawah umur, dikatakan dia, sesuai aturan maka akan dikembalikan ke orang tua dan guru sekolah.
“Kalau anak-anak sudah di atas umur melakukan tindak pidana, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu,” kata dia.
Ia mengaku tak mau bereksperimen macam-macam. Sebab, aturan hukum sudah jelas. “Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Gak usah,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan siswa nakal untuk mengikuti disiplin karakter di Barak TNI/Polri. Siswa bakal mewujudkan pembentukan karakter selama setahun.
“Bisa 6 bulan, bisa setahun,” ujar Dedi kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Dedi Mulyadi membeberkan kategori siswa nakal yang akan dikirim ke barak di antaranya pernah mengikuti tawuran, mabuk-mabukan hingga kecanduan game online.
“Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main mobile legenda. Yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau. Melawan, melakukan pengancaman. Di sekolahnya bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak sampai,” katanya.
Nantinya selama siswa menjalani disiplin karakter di TNI/Polri, siswa tetap belajar di ruangan khusus kawasan Kompleks militer. Dia juga mengatakan, guru sekolah dari siswa berasal akan datangkan untuk menengok.
“Tetap belajar di sekolah. Mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Gurunya mengajar di sekolah. Cuma bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di area kompleks militer atau polri. Nanti ada ruang kelasnya. Nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung,” ucapnya.
Adapun dia mengatakan menyesal telah menekan MOU dengan Mabes Polri dan TNI Angkatan Darat untuk menerapkan kebijakan tersebut.
“Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan punya kesamaan visi dan misi dengan Kodam. Para Bupati Wali Kota punya sinergi dengan Kapolres dan Dandim. Dan batalion-batalion di setiap daerah, enggak ada masalah,” tuturnya.