Alih-alih Ramah Lingkungan, Proyek Gas Dinilai Perburuk Krisis Iklim dan Utang


Proyek infrastruktur gas bumi, khususnya Liquefied Natural Gas (LNG), dinilai bukan solusi strategis bagi ketahanan energi Indonesia. Sebaliknya, pengembangan proyek gas ini justru berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis iklim, ketergantungan utang, dan risiko korupsi.

Temuan ini terungkap dalam laporan terbaru debtWATCH Indonesia dan Trend Asia bertajuk “Investasi LNG Indonesia, Jalan Mundur Komitmen Iklim”, yang dirilis Selasa (29/4/2025).

Menurut laporan tersebut, total nilai investasi proyek gas mencapai USD 32,4 miliar, sebagian besar didanai oleh lembaga keuangan internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank Group, dan Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB). 

Laporan menyoroti bahwa proyek-proyek ini tidak hanya berisiko dari sisi emisi karbon, tetapi juga membahayakan kedaulatan energi nasional karena dibiayai oleh skema utang global.

“Pendanaan LNG ini adalah bagian dari strategi global yang menunda transisi energi sejati. Kita sedang diarahkan untuk terus bergantung pada energi fosil, sementara kontrol terhadap sumber daya kita tetap di tangan korporasi besar,” ujar Diana Gultom, peneliti dari debtWATCH.

Laporan mencatat sedikitnya 18 proyek gas tengah berjalan atau dalam tahap perencanaan, termasuk proyek besar seperti Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, yang menerima dana lebih dari USD 8 miliar. Proyek-proyek ini dinilai kontradiktif dengan klaim lembaga-lembaga keuangan internasional yang menyatakan berhenti mendanai energi fosil.

Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia, menyayangkan kebijakan energi nasional yang masih menjadikan gas sebagai bagian penting dalam bauran energi hingga 2060. 

“Di tengah desakan global untuk transisi ke energi bersih, pemerintah justru memperkuat ketergantungan pada gas. Ini ancaman serius bagi pencapaian target Perjanjian Paris,” tegasnya.

Selain risiko emisi dan utang, laporan ini juga menyoroti potensi korupsi akibat kurangnya transparansi dalam aliran pembiayaan proyek dan lemahnya pengawasan terhadap dampak sosial-ekologis pembangunan infrastruktur LNG.