Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mendorong pemerintah agar menerapkan strategi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang lebih seimbang guna menarik minat investor asing tanpa mengorbankan arah industrialisasi nasional.
Menurut Yannes, skema TKDN saat ini terlalu kaku dan perlu diperbarui dengan pendekatan yang lebih realistis dan bertahap.
“Kunci utamanya adalah menerapkan skema fleksibilitas TKDN berbasis target progresif, misalnya 20 persen di tahun ke-3 dan 40 persen di tahun ke-7, dengan imbal balik insentif fiskal seperti tax holiday, pemotongan PPh, dan subsidi energi,” kata Yannes di Jakarta, Rabu (30/4/2025) dikutip dari Antara.
Jaga Iklim Investasi, Dorong Kemandirian
Ia menilai bahwa pendekatan progresif ini akan memberi kepastian kepada investor asing untuk membangun ekosistem industri mereka di Indonesia, namun tetap menjaga misi jangka panjang dalam membentuk industri yang mandiri.
“Fleksibel iya, tapi tetap terkendali. Jangan sampai insentif mengaburkan tujuan kita membangun industri nasional yang berdaya saing,” ujarnya.
Yannes juga menekankan pentingnya kemitraan dengan UMKM lokal sebagai syarat utama pemberian insentif, untuk memperkuat transfer teknologi dan memperdalam rantai pasok dalam negeri.
Klaster Riset dan SDM Harus Diperkuat
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah agar membangun klaster industri berbasis teknologi yang dilengkapi dengan fasilitas riset dan pengembangan (R&D), sekaligus memperluas program vokasi untuk mencetak SDM lokal yang siap pakai di sektor otomotif dan elektronik masa depan.
“Supertax deduction dari Kementerian Keuangan untuk kegiatan R&D di perguruan tinggi harus segera dijalankan,” kata Yannes.
Ia juga mengusulkan skema “impor untuk ekspor”, yakni mekanisme yang memungkinkan investor mengimpor komponen strategis untuk produk ekspor tanpa terganjal aturan TKDN, selama tetap berkontribusi pada ekspansi global Indonesia.
Evaluasi Tahunan dan Tarif Protektif
Sebagai bentuk kontrol, Yannes menyarankan agar pemerintah membentuk badan evaluasi independen tahunan yang dapat mengukur dampak kebijakan terhadap investasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan industri.
Ia juga mendorong agar diberlakukan tarif impor tinggi terhadap produk jadi, serta menetapkan prioritas pengadaan pemerintah bagi produk-produk dengan kandungan lokal tinggi.
“Dengan strategi yang solid, fleksibel namun terkendali, Indonesia bisa menarik investasi asing sekaligus memperkuat fondasi industri nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginan untuk merevisi kebijakan TKDN agar lebih fleksibel dan adaptif. Ia menilai bahwa regulasi yang terlalu kaku justru menjadi hambatan dalam menarik investasi, terutama di sektor otomotif dan elektronik.