Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah mengkritisi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terseret kasus suap dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut Castro, sapaan akrabnya, dua jabatan yang sempat diemban Arief, cukup rawan konflik kepentingan. “Itu relasi kuasa yang strategis. Bisa menjadi tiket negosiasi yang ampuh. Baik terkait kebijakan impor pangan, atau pengangkatan pejabat,” kata Castro saat dihubungi Inilah.com, Senin (12/2/2024).
Menurut Castro, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menelusuri keterlibatan Arief terkait dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan. “Potencialy, kedekatannya dengan kekuasaan, membuatnya jadi pihak yang sulit untuk tidak disasar KPK. Tinggal memastikan peran dan keterlibatannya,” ucap dia.
Untuk itu, Castro mendorong KPK memeriksa kembali Arief agar semua dugaan itu bisa terang benderang. “Dan itu tidak bisa hanya dengan sekali pemeriksaan. Karena itu penting untuk pemeriksaan lanjutan. Guna menggali banyak hal agar perkara yang menyeruak ke publik, semakin terang benderang,” pungkasnya
Pada Jumat (2/2/2024), Arief diperiksa KPK selama tiga jam. KPK mengendus Arief terlibat dalam dugaan utak-atik jabatan eselon di Kementan, bersama SYL yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mempertanyakan ‘cawe-cawe’ Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam penentuan kuota importasi daging lembu pada tahun ini. Praktik ini berpotensi konflik kepentingan.
“Selama ini, yang namanya impor selalu jadi rebutan. Karena cuannya gede. Saya kira, wewenang penentuan kuota impor daging itu, bukan di tangan Bapanas saja. Di sinilah dugaan conflict of interest, menguat,” kata Trubus, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Mengingatkan saja, Bapanas memangkas kuota impor daging lembu yang sudah diputus dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kemenko Perekonomian sebesar 400 ribu ton, menjadi 145 ribu ton. Cukup besar yang dipangkas, 255 ribu ton.
Padahal, kuota impor daging lembu sebanyak 400 ribu ton itu, kesepatan rakortas Kemenko Perekonomian yang dihadiri Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Tentu saja, angka itu mempertimbangkan produksi daging dalam negeri, serta lonjakan permintaan daging menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Namun, Bapanas ujug-ujug mengurangi jatah impor daging.
Namun, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, buru-buru menepis tuduhan ‘ada udang di balik batu’ dalam pemangkasan kuota impor daging. Keputusan itu, diklaimnya masih berada dalam koridor proses bisnis yang dibangun, terkait penyusunan neraca komoditas.
Kata Arief, neraca komoditas dievaluasi setiap tiga bulan. Jika di kemudian hari perlu penambahan, maka dilakukan penyesuaian kembali.
“Apa yang diisukan berupa pemangkasan volume kuota impor daging lembu itu tidaklah benar. Sebab, neraca komoditas by system yang dibahas secara bersama dengan Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kementan, Kemenperin, dan stakeholder lain. Saya sampaikan bahwa Bapanas itu sebagai verifikator volume rencana kebutuhan impor daging lembu untuk konsumsi reguler,” kata Arief.
Bukan berarti pro impor, anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo mempertanyakan apa alasan pengurangan tersebut. Jangan sampai, pengurangan kuota ini malah menimbulkan masalah di kemudian hari.
Kekhawatiran Firman cukup beralasan. Ketika Bapanas memangkas jatah impor daging menjadi 145 ribu ton, jauh dari data Kementerian Pertanian (Kementan) yang memproyeksikan terjadi kekurangan daging pada 2024 sebesar 286 ribu ton.
“Dalam case ini, Bapanas sampaikan dulu, apa alasan pemotongan kuota impor daging? Sebentar lagi puasa dan lebaran, kebutuhan daging pasti melonjak. Nah, angka 145 ribu ton dari Bapanas itu sudah mengakomodir itu? Kalau nanti terjadi kelangkaan, apakah Bapanas mau tanggung jawab? Mitigasinya kayak apa,” kata Firman.