Presiden Prabowo Subianto menyampaikan serangkaian janji yang menunjukan intensi untuk memperbaiki kondisi buruh secara struktural. Hal itu disampaikan saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh atau Mayday di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat mengatakan, meski janji-janji tersebut terkesan progresif dan responsif, namun pidato Prabowo belum menyentuh isu-isu struktural buruh yang kian mendesak untuk diselesaikan.
“Salah satunya adalah keberadaan pekerja digital, atau gig economy, seperti pengemudi ojek online (ojol), kurir, dan pekerja lepas digital yang tidak terproteksi dalam sistem jaminan sosial nasional,” ujar Achmad Nur kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Menurut Achmad Nur, pengemudi ojol merupakan kelompok buruh yang jumlahnya terus bertumbuh, seiring digitalisasi ekonomi. Namun, status mereka masih berada di area abu-abu dalam konteks hukum ketenagakerjaan.
“Pidato juga belum secara tegas menyikapi konflik normatif dengan UU Cipta Kerja, terutama pasal-pasal yang justru memperlonggar skema outsourcing dan memudahkan pemutusan hubungan kerja,” kata dia.
“Sementara Prabowo ingin menghapus outsourcing, masih belum jelas bagaimana itu akan dilakukan tanpa revisi fundamental terhadap regulasi eksisting,” sambungnya.
Dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau Mayday yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo ancang-ancang menghapus skema kerja outsourcing.
Dia bilang, rencana itu akan dikaji Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang segera dibentuknya. “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepet-cepetnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo.
Nantinya, lanjut Prabowo, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional terdiri dari seluruh pimpinan serikat buruh atau pekerja di seluruh Indonesia. Dewan ini berperan untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi regulasi perburuhan, dan memberi nasihat kepada Presiden.
Kendati demikian, Prabowo menekankan rencana tersebut harus dilihat secara realistis. Pasalnya, regulasi ketenagakerjaan juga harus berpihak pada kepentingan para investor dan pengusaha.
“Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujarnya.