Anggota Ombudsman RI Jemsly Hutabarat turut menyoroti fonemena meninggal dunianya sejumlah petugas Pemilu 2024 karena beban kerja yang begitu tinggi. Ia pun mendorong agar pemerintah mulai mempertimbangkan pelaksaanaan pesta demokrasi yang dikombinasikan dengan teknologi guna mengurangi petugas pemilu yang wafat.
Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bisa mendiskusikan kemungkinan tersebut pada penyelenggaraan Pemilu selanjutnya, yakni pada 2029. Menurutnya, kombinasi penyelenggaraan Pemilu dengan teknologi sudah sepatutnya dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah pesat saat ini.
“Misalnya saat mencoblos, pemilih tidak menusuk dengan paku tetapi bisa memilih dengan pensil 2B yang sudah terdeteksi komputer, sehingga bisa dipindai,” ujar Jemsly saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Ia menyebutkan pada pemilu di AS, Negeri Paman Sam menggunakan teknologi meski tidak 100 persen. Adapun dalam pemilu di sana, AS menggunakan alat pemindai surat suara yang canggih, akurat, dan sulit dicurangi.
Selain itu, ia menilai penghitungan suara menggunakan teknologi pemindai juga dinilai lebih akurat dan ter-sistem, sehingga tidak mudah dicurangi pihak tertentu. “Kalau mereka hitung dan catat satu-satu itu yang membuat petugas sakit karena biasanya mereka bekerja bisa sampai malam dengan cara itu,” tuturnya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat total jumlah petugas Pemilu 2024 wafat per 18 Februari 2024 berjumlah 84 orang, yang terdiri atas 71 dari petugas KPU RI dan 13 lainnya dari Bawaslu RI. Kendati angka tersebut cukup tinggi, namun Jemsly tetap mengapresiasi KPU RI dan Bawaslu RI yang berusaha menekan angka tersebut karena pada penyelenggaraan Pemilu 2019, terdapat 554 petugas yang wafat.